RADAR JOGJA – Di sisi lain, Kuasa Hukum Keraton Jogja Achiel Suyanto kaget atas putusan ekskusi lahan dan bangunan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jogja. Menurutnya, putusan tersebut sangat berlebihan. Terutama nomenklatur penyebutan lahan dan bangunan.

Dia menegaskan PN Jogja tak berhak melakukan eksekusi. Pertimbangan utama adalah lahan sengketa masih milik keraton. Pemohon eksekusi, lanjutnya, hanya memiliki hak guna. Sehingga putusan ekskusi lahan dan bangunan sangatlah tidak tepat.

“Pengadilan berlebihan jika mengeksekusi tanah. Akan mempertanyakan yang dieksekusi apanya, kalau tanah kan tidak bersengketa. Yang bersengketa itu haknya. (Eka Aryawan) mendapat hak kekancingan, tapi kebetulan di sana sudah ada PKL yang menempati,” jelasnya saat dihubungi Radar Jogja, Senin (11/11).

Langkah itu, menurut Achiel, rancu. Apalagi jika pemilik serat kekancingan memaksakan eksekusi lahan dan bangunan. Achiel menegaskan, status lahan hingga saat ini masih sultanaat grond. Pemilik serat kekancingan jelas tak berhak memiliki lahan sebagai milik pribadi.

Eka terancam kehilangan hak atas serat kekancingan. Ini bisa terjadi apabila ada upaya menguasai lahan sultanaat grond. Achiel turut membongkar upaya mediasi sebelumnya. Faktanya, Eka tak pernah datang saat dipanggil oleh pihak keraton.

“Bisa cabut kekancingannya karena menyalahi, jika tanah dihak milik. Harusnya lapor ke keraton dulu. (Pihak Eka) diundang ke keraton tidak datang, berarti tidak ada etikat baik. Kami akan lihat dan pantau untuk eksekusi besok (hari ini, Red),” tegasnya.

Berdasarkan data panitikismo, Eka mendapatkan serat kekancingan selama 10 tahun. Diawali 2011 pemanfaatan lahan hanya berlangsung hingga 2021. Kewenangan berupa pemanfaatan sebidang lahan seluas 28 meter persegi.

“PKL memang tidak boleh menempati trotoar, tapi itu wewenang pemkot. Pernah lewat sana, kelihatannya posisi PKL sudah bergeser ke selatan. Artinya akses jalan sudah terbuka, tapi kenapa kok tetap pakai eksekusi,” ujarnya.

Humas PN Jogja Sari Sudarmi memastikan eksekusi tidak menyita sultanaat gron. Butir eksekusi tercantum jelas. Bahwa objek eksekusi adalah tanah pinjaman dari Keraton Jogja.

Dalam surat eksekusi juga jelas menyantumkan Eka Aryawan sebagai peminjam atau pemanfaat sultanaat grond.

Proses eksekusi, lanjutnya, merupakan amanat dari amar putusan. Permohonan ekseksi telah masuk sejak 5 Oktober 2018. Sementara terbitnya surat eksekusi 2 Oktober 2019. Sari memastikan PKL telah menerima teguran atas pengosongan lahan dari ketua PN Kota Jogja.

“Eksekusi tidak mengganggu aset keraton. Dalam surat tetap tertulis pihak pemohon eksekusi (Eka) adalah pinjam tanah milik keraton. Putusan ini sudah inkrah atau telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga eksekusi tetap akan berlangsung,” katanya. (dwi/laz)