RADAR JOGJA – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul kembali dipusingkan dengan tunggakan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Diketahui total tunggakan tahun 2019 ini, mencapai Rp 36,3 miliar.

“BPJS baru membayar itu pada Mei. Jadi ada tagihan dari Juni-September yang belum dibayarkan yakni Rp 36 Miliar,” ujar Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul Agus Budi Raharja, Senin (11/11).

Agus menjelaskan, tagihan BPJS memang terbilang cukup banyak. Berkisar Rp 8 miliar hingga Rp 9 miliar per bulan. Hal itu juga, karena 90 persen pasien di rumah sakit tersebut adalah pengguna jaminan itu. Sedangkan sisanya merupakan pengguna Jasa Raharja serta asuransi lain.

Hingga saat ini pun pihaknya belum menerima kejelasan tentang pelunasan masalah piutang itu. Menurutnya, tunggakan tersebut sangat berpengaruh pada berbagai kegiatan operasional rumah sakit. Terlebih apabila tunggakan telah melebihi dua bulan.

Untuk itu, pihaknya harus melakukan berbagai cara agar kegiatan rumah sakit tetap bisa berjalan.

Pihak rumah sakit harus rela melakukan efisiensi, dengan cara mengurangi berbagai pengeluaran yang ada. Pihaknya juga menunda pembayaran pihak ketiga sebesar Rp 22,5 miliar.

Pihak rumah sakit juga telah mengajukan dana talangan ke salah satu bank Rp 15 miliar. Saat ini sudah ditarik Rp 5 miliar. Pihaknya juga harus terpaksa memangkas gaji jasa medis dan tenaga outsourcing sebesar 50 persen.

“Kami bahkan harus menunda pembayaran listrik dan sebagainya. Tahun lalu kami juga melakukan pengajuan perubahan anggaran di APBD. Beruntung disetujui bupati Rp 10 miliar,’’ imbuhnya.

Menanggapi adanya peraturan pemerintah pusat terkait adanya pembayaran premi sebesar dua kali lipat, Agus menganggap cukup menolong permasalahan tunggakan BPJS.

Mengingat selama ini nilai pembayaran premi BPJS selalu di bawah aktuaria. Menurutnya, apabila ada kenaikan premi tentu bisa menutup adanya defisit. “Kalau di atasnya (besaran premi) seharusnya tidak defisit lagi,” ungkapnya. (inu/din)