RADAR JOGJA – Kebijakan pemerintah untuk menaikan tarif iuran JKN-KIS disesuaikan dengan peningkatkan pelayanan kualitas kesehatan. Dan tentunya harus mendapat dukungan yang optimal dari berbagai pihak. Mulai dari Kementerian, BPJS Kesehatan, Pemda, Manajemen fasilitas kesehatan, hingga tenaga kesehatan yang ada.

Data BPJS Kesehatan, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir sebagian sebagian dibiayai oleh Pemerintah. Tepatnya ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu, yang JKN-KIS-nya ditanggung oleh negara lewat APBN. Dan ada pula 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Itu menunjukan komitmen Pemerintah yang luar biasa agar program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program JKN-KIS juga akan terus mengalami perbaikan sistematik sehingga terus dilakukan baik itu dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manejemen kepesertaan.

Kepala BPJS Kesehatan cabang Jogjakarta, Dwi Hesti Yuniarti menyebut, total peserta JKN-KIS dari beberapa kabupaten yang ada di DIJ mencapai 3.352.731 jiwa dari jumlah penduduk yang ada 3.631.015 jiwa. “Artinya layanan BPJS Kesehatan sudah mencakup 92,34 persen warga di DIJ,” ujarnya Kamis (14/11).

Dia menambahkan, pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh Pemerintah melalui peserta penerima bantuan iur (PBI) APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, Pegawai Pemerintah Pusat/Daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya. “Besaran iuran yang akan dilaksanakan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” jelasnya. (sce/mg1/pra)