RADAR JOGJA – Satu per satu lini di lingkungan pemkab telah menerapkan kebijakan transaksi nontunai. Salah satunya pembayaran retribusi.

YA, pembayaran beberapa retribusi sejak akhir tahun lalu tak lagi tunai. Persisnya sejak elektronik retribusi (e-retribusi) di-launching. Melainkan secara nontunai.

Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Andus Sarwana menyebut di antara yang telah menggunakan e-retribusi adalah pembayaran sewa rumah susun sewa (rusunawa), uji kir di Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), dan kebersihan serta sampah.

Juga, pembayaran retribusi pedagang yang menempati kios di Pasar Imogiri dan Pasar Bantul.

“Pembayaran retribusi uji kualitas air juga melalui e-retribusi. Pembayaran perizinan beretribusi juga langsung melalui bank,” jelas Andus di kantornya Rabu (19/11).

Andus tak menampik masih ada pembayaran retribusi yang menggunakan metode konvensional. Yakni, retribusi pariwisata dan parkir. Kendati begitu, pemkab bukan berarti tak mengupayakan pembayarannya melalui e-retribusi.

Sebab, persiapan teknis penarikan dua retribusi itu memang cukup njlimet. Bahkan sulit. Retribusi pariwisata, contohnya. Banyaknya wisatawan yang datang dari berbagai daerah bahkan mancanegara menyebabkan pemkab kesulitan merumuskan mekanisme pembayaran retribusi secara nontunai.

Konsekuensinya, pelaksanaan e-retribusi didesain secara bertahap.

“Kecuali wisatawan yang datang hanya dari Bantul. Itu masih mudah penarikannya (secara nontunai),” ucapnya.

Di sisi lain, pelaksanaan e-retribusi di Bumi Projotamansari yang telah berjalan masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan. Salah satunya pembayaran retribusi pedagang.

Andus menargetkan seluruh pedagang di pasar rakyat membayar retribusi secara nontunai. Hanya, hal itu harus dibarengi dengan kesiapan sarana prasarana pendukung. Misalnya, seluruh pedagang harus memiliki rekening dan simpanan uang di bank tertentu.

“Juga alat seperti token untuk pembayarannya. Jadi, pedagang tinggal menunjukkan barcode di kartunya untuk membayar,” ujarnya.

Penerapan e-retribusi, Andus mengungkapkan, merupakan intruksi pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri mengintruksikan agar pemerintah daerah menerapkan transaksi nontunai. Nah, e-retribusi di lingkungan Pemkab Bantul merupakan tindak lanjut kebijakan transaksi nontunai.

Kebijakan ini digulirkan, antara lain, untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Juga untuk menghadapi tuntutan revolusi industri 4.0.

“Pemerintah pusat menargetkan pada 2020 telah menerapkan e-retribusi,” tambahnya. (*/zam)