DPRD Kabupaten Bantul menggelar dua rapat paripurna (rapur) kemarin (20/11). Salah satunya Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Pengambilan Keputusan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 20.

Ada 17 rancangan peraturan daerah (raperda) yang tertuang dalam Propemperda 2020. Sebanyak tiga di antaranya merupakan raperda APBD. Yakni, APBD murni, APBD perubahan, dan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati.

“Penetapan 14 raperda selain APBD dengan memperhatikan skala prioritas,” jelas Ketua Bapemperda DPRD Bantul Pambudi Mulya saat membacakan laporan.

Dari 14 raperda itu, politikus PDI Perjuangan ini menyebut, mayoritas regulasi yang akan dibahas merupakan perubahan. Itu seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Berdasar data Bapemperda, sembilan di antaranya merupakan raperda perubahan. Sisanya merupakan raperda baru. (Selengkapnya lihat grafis)

“Ketika ada perubahan perundang-undangan, peraturan di bawahnya, seperti perda harus menyesuaikan dengan peraturan di atasnya,” ujarnya.

Dibanding tahun ini, daftar Propemperda 2020 lebih gemuk. Pambudi mengungkapkan, Propemperda 2019 hanya membahas 14 raperda. Sebanyak tiga di antaranya merupakan raperda APBD.

Namun, Pambudi menekankan, penambahan jumlah raperda itu tetap sesuai regulasi. Mengacu pasal 15 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penambahan raperda maksimal 25 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Penambahan tiga raperda sama dengan 25 persen,” sebutnya. Daftar Propemperda 2020 juga mematuhi intruksi Presiden Joko Widodo perihal pemerintah daerah tidak mengobral raperda.

Yang berbeda lagi, komposisi daftar Propemperda 2020 didominasi prakarasa DPRD. Menurut Pambudi, setiap komisi mengajukan dua raperda prakarsa. Begitu pula dengan Bapemperda. Dengan begitu, DPRD mengajukan sepuluh raperda prakarsa.

“Jadi, di luar raperda APBD, eksekutif hanya mengajukan empat raperda prakarsa,” ungkap Pambudi menyebut legislatif biasanya hanya mengajukan empat raperda prakarsa.

Dalam laporannya, Pambudi juga menyinggung alokasi pembahasan 17 raperda di setiap triwulan. Perinciannya, triwulan pertama tiga raperda, triwulan dua dan tiga masing-masing lima raperda. Serta triwulan empat sebanyak empat raperda.

“Penyusunan Propemperda 2020 berdasar hasil rapat Bapemperda dengan bagian hukum dan beberapa organisasi perangkat daerah terkait,” tambahnya. (*/zam)