RADAR JOGJA – Nurhidayat kembali memimpin Komisi B DPRD Kabupaten Sleman. Jabatan yang juga diembannya selama menjadi anggota dewan periode 2009-2014. Masalah ekonomi, keuangan daerah, usaha mikro kecil menengah (UMKM), perusahaan daerah, pasar, hingga perdagangan menjadi santapannya sehari-hari.

Berhubungan dengan tupoksi utamanya, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendorong mitra-mitra kerjanya di lembaga eksekutif untuk lebih proaktif membina masyarakat. Khususnya untuk mendongkrak kesejahteraan. “Program-program bantuan usaha harus diperbanyak. Syarat-syaratnya dipermudah,” usul Dayat, sapaan akrabnya, Rabu (20/11).

Menurutnya, saat ini masih banyak pelaku UMKM butuh modal. Tapi mereka kesulitan dalam pengajuan kredit. Terutama para pedagang pasar tradisional.

Akibatnya, tak sedikit pedagang terjebak jerat utang rentenir. “Pola-pola rentenir itu macam-macam. Syarat kredit sangat mudah. Bahkan tanpa agunan. Tapi bunganya tinggi,” ungkapnya.

Terkait upaya mencegah rentenir, Dayat mengapresiasi kinerja Bank Sleman. Dayat menilai, perusahaan daerah milik Pemkab Sleman itu telah menjalankan usulan Komisi B terkait pengelolaan dana penyertaan modal.

Dari total dana penyertaan modal Rp 110 miliar, Komisi B minta agar 55-60 persennya diaplikasikan untuk kredit usaha kecil. Dari usulan itu, kredit tersalurkan mencapai 59 persen. “Makanya kami apresiasi,”  ujar tokoh asal Desa Tamanmartani, Kalasan.

Kendati demikian, Dayat mendorong perlunya jemput bola kepada pelaku UMKM yang butuh modal. Namun kesulitan memenuhi persyaratan kredit yang dibutuhkan. “Mereka harus dibantu untuk pemenuhan syarat-syaratnya,” pinta Dayat.

Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM juga harus lebih masif. Ini menjadi “PR” pemerintah daerah. Untuk mengarahkan pengusaha kecil agar tak terjebak pola-pola rentenir.

Jika perlu pemerintah daerah ikut turun tangan mencegah pengaruh rentenir kepada pedagang kecil. “Modal itu kan problem paling fundamental yang dihadapi pedagang tradisional. Itulah yang harus diperkuat,” tegasnya.

Dayat berharap, sinergi antara satuan kerja perangkat daerah dan perusahaan daerah di Sleman dipererat lagi. Sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk memperkuat sektor UMKM. Dengan semangat mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera dan mandiri.

Sebaliknya, bagi para pelaku UMKM diimbau lebih peduli dengan kualitas produk yang dihasilkan. Juga kelengkapan izin-izinnya. Dayat optimistis, produk UMKM yang berkualitas mampu bersaing dengan brandbrand ternama.

Semakin banyak produk lokal dikenal publik, kata Dayat, kebutuhan produksi akan lebih besar. Dengan begitu, lembaga-lembaga perbankan pun akan berlomba-lomba memberikan kredit usaha. “Di Sleman kan banyak produk UMKM unggulan. Bahkan kualitas ekspor. Ini harus dipertahankan eksistensinya,” katanya.

Aneka produk layak ekspor itu bisa berupa buah-buahan (khususnya salak pondoh), kopi Merapi, hingga kerajinan/mebeler bambu. Dan masih banyak lagi.

Selain bantuan modal, promosi produk UMKM Sleman juga perlu digencarkan. Dengan catatan, bukan hanya produk-produk unggulan yang diikutkan pameran. Produk lokal yang belum mapan pun perlu dipamerkan. Hal itu sekaligus sebagai upaya edukasi bagi pelaku usahanya. Sehingga mereka akan mengetahui produk seperti apa yang laku di pasaran. (*/yog/laz)