RADAR JOGJA – Pengalokasian Danais (Dana Keistimewaan) selama tujuh tahun ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi tujuan pengaturan Keistimewaan DIJ sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan.

”Karena itu DPRD melalui Komisi A mendorong Danais untuk mencapai tujuan pengaturan keistimewaan, salah satunya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto di sela Sosialisasi Perdais dan Konsolidasi Danais dan Dana Kelurahan belum lama ini.

Dari sisi angka, lanjut politisi PDI Perjuangan, itu danais memang cukup besar mencapai Rp 1,32 triliun pada 2020 nanti. Tapi dari agregat APBD gabungan antara tingkat I dan II yang mencapai Rp 16 triliun, angka Danais itu perlu dimaksimalkan penggunaannya untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Kami harapkan, pengalokasian Danais di masa datang lebih padat tenaga kerja. Harus melibatkan pastisipasi masyarakat semaksimal mungkin sehingga nilai lebih Danais bisa lebih dinikmati masyarakat. Danais juga dana kelurahan harus didesain untuk ciptakan lapangan kerja dan tingkatkan pendapatan masyarakat,” tegas Eko.

Dari tahun ke tahun besaran Danais memang terus meningkat hingga Rp 1,32 triliun untuk 2020 besok. Secara keseluruhan progresnya membaik. Begitu pula serapannya juga makin sempurna. Jika serapan di tahun-tahun awal hanya 23,58 persen, pada 2018 kemarin realisasi Danais mencapai 96,28 persen dengan capaian kinerja 97,61 persen.

Target Danais selanjutnya, menurut Eko, harus mampu mencapai tujuan pengaturan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Antara lain, dengan menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih di angka 11,7 persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,66 persen.

Paniradya Pati Beni Suharsono mengemukakan Pergub 131/2018 antara lain dimaksudkan untuk menguatkan kembali peran kelurahan/desa dan kecamatan bagi keistimewaan DIJ.

”Karena itu perlu sinkronisasi pada perencanaan, pelaksanaan program, hingga kegiatan yang diharapkan bisa lebih membumi,” jelas Beni.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DIJ Maladi menambahkan tentang dana kelurahan. Menurutnya, untuk DIJ yang dinilai sudah masuk kategori baik maka dana kelurahan pada 2020 nanti hanya akan menerima Rp 350 juta per kelurahan per tahun. Sedangkan untuk dana desa menyesuaikan jumlah penduduk. (kus/ila)