RADAR JOGJA – Teka-teki pemilik motor Harley-Davidson yang diselundupkan melalui pesawat Garuda Indonesia terkuak. Diketahui, motor gede (moge) tersebut milik Ari Askhara yang tidak lain direktur utama maskapai penerbangan pelat merah itu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun mengambil tindakan tegas. Ari dicopot secara tidak hormat dari jabatannya.

”Ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, kinerja BUMN, tapi kalau oknum-oknum di dalamnya tidak siap, ini yang terjadi. Dan, itu saya sebagai menteri BUMN akan memberhentikan Saudara Dirut Garuda,” tegas Erick di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (5/12).

Berdasar laporan komite audit Garuda Indonesia yang disampaikan kepadanya, Ari diketahui membeli moge klasik Harley-Davidson tipe Softail Head tersebut pada April 2019. Ada catatan transfer sejumlah uang kepada manajer keuangan Garuda Indonesia di Amsterdam, Belanda.

”Ini yang sungguh menyedihkan. Ini proses secara menyeluruh di dalam sebuah BUMN, bukan individu. Menyeluruh,” tandasnya.

Moge yang dipesan Ari itu kemudian dipereteli, lalu diangkut dengan pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus A300-990 Neo. Pesawat baru itu terbang dari Toulouse, Prancis, ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Claim tag moge tersebut tertera atas nama SAW.

Dalam manifes penumpang, inisial itu paling cocok dengan Satyo Adi Swandhono yang merupakan manajer senior di maskapai pelat merah tersebut.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, moge atas nama SAW berada di bagasi penumpang yang berlokasi di bagian lambung pesawat. Saat pesawat parkir di hanggar Garuda Maintenance Facility (GMF) untuk kepentingan seremoni, petugas bea cukai memeriksa isi pesawat tersebut.

Tidak ada pelanggaran kepabeanan dalam pemeriksaan kabin kokpit dan penumpang, termasuk kargo. Namun, saat memeriksa bagasi penumpang, petugas bea cukai menemukan 18 koli bagasi.

Perinciannya, 15 koli berisi spare part Harley-Davidson bekas dalam kondisi terurai dan 3 koli berisi 2 unit Brompton plus aksesori sepeda.

Sri Mulyani mengungkapkan, SAW tidak memiliki hobi mengendarai sepeda motor. Hobinya bersepeda. ”Kami akan terus lihat, Saudara SAS (dalam konferensi pers Menkeu menyebut SAW dengan SAS, Red) yang kita tahu tidak punya hobi motor, tapi impor Harley. Dia hobi sepeda,” tutur dia.

Pihaknya menduga SAW pasang badan untuk pembeli sebenarnya motor Harley-Davidson itu.

”Tampaknya yang bersangkutan, SAS, pasang badan. Dan, pasal 130 C Undang-Undang Kepabeanan menyebutkan, mereka yang memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar yang dilakukan untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan memiliki konsekuensinya,” tegas menteri yang akrab disapa Ani itu.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan, awalnya SAW mengaku membeli moge itu lewat situs dagang e-Bay. Namun, petugas tidak menemukan identitas si penjual.

Pengakuan SAW tersebut dinilai mencurigakan. Sebab, dia tercatat memiliki utang bank sebesar Rp 300 juta untuk renovasi rumah. Padahal, harga motor tersebut bisa mencapai Rp 800 juta.

Selain itu, harga sepeda Brompton diperkirakan Rp 50 juta hingga Rp 60 juta per unit. ”Dengan demikian, total kerugian negara, potensinya, adalah Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar,” tutur Ani.

Erick memberikan indikasi bahwa tindak lanjut kasus penyelundupan tersebut bukan hanya pencopotan Dirut Garuda Indonesia. Apalagi, ada kerugian negara yang ditimbulkan.

”Ini bukan hanya perdata, tapi juga pidana,” jelasnya.

Namun, Erick enggan berbicara lebih jauh. Baik soal kelanjutan penanganan kasus secara pidana maupun pembenahan menyeluruh di Garuda Indonesia. Setelah sesi konferensi pers bersama Menkeu, dia bergegas meninggalkan lokasi tanpa mau menjawab pertanyaan awak media.

Direksi Garuda Bungkam

Terkait dengan pencopotan Ari Askhara, jajaran direksi Garuda Indonesia kompak membisu. Bahkan, Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah sampai berlari keluar dari ruang rapat Komisi VIII DPR untuk menghindari wartawan.

Pikri memilih keluar melalui jalan belakang yang menuju kantin saat diserbu wartawan setelah rapat yang membahas biaya penerbangan haji.

VP Corporate Secretary Garuda Indonesia M. Ikhsan Rosan juga enggan berkomentar banyak saat ditemui dalam kesempatan yang sama. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti instruksi menteri BUMN yang sudah disampaikan di Kemenkeu.

”Itu kami nggak ngasih komen lah. Kan Pak Menteri (BUMN, Red) sudah ngasih statement. Kami ikut saja,” ucap dia.

Ikhsan enggan menanggapi pernyataan yang dia lontarkan sebelumnya. Selasa lalu (3/12) dia menyatakan bahwa karyawan Garuda Indonesia sudah self declare kepada petugas bea cukai terkait dengan barang bawaannya. Namun, Menkeu menyebut tidak ada declare itu.

Ikhsan hanya berjalan cepat dan berupaya menghindari wartawan. Dia langsung menuju gedung Sekretariat Jenderal DPR.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B. Pramesti memastikan bahwa tidak ada kepincangan dalam operasional Garuda sebagai imbas pencopotan Dirut. ”Jadi, yang kami pegang key person-nya ya. Direktur operasional, direktur teknik, dan direktur safety,” tegasnya.

Soal laporan otoritas bandara atas kasus Harley-Davidson yang diangkut pesawat baru A330-900 Neo dari Prancis, Polana membenarkan adanya ketidaksesuaian dengan flight approval yang disampaikan. Untuk nama di manifes, dia mengaku belum melihat laporan resmi secara langsung.

Ketidaksesuaian, lanjut dia, juga menyangkut pelaporan kargo. Dalam flight approval, Garuda Indonesia tak menyertakan adanya kargo dalam penerbangan tersebut.

Secara terpisah, Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) Denon Prawiraatmadja mengimbau seluruh anggota, baik penerbangan berjadwal, tidak berjadwal, maupun kargo, agar mematuhi peraturan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

”Sebagai ketua umum, saya menyayangkan kejadian tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendukung upaya Menteri BUMN Erick Thohir dalam menertibkan perusahaan pelat merah, termasuk Garuda Indonesia.

”Pernyataan menteri BUMN sudah sangat tepat. Saya mendukung upayanya menertibkan aparat yang menyalahgunakan jabatannya dan melanggar sumpah jabatannya,” ujarnya.