RADAR JOGJA – Pendapatan asli daerah (PAD) bidang pariwisata maupun jumlah kunjungan wisatawan ke Gunungkidul menurun. Penyebabnya, ada indikasi kebocoran retribusi.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul Asti Wijayanti.

Asti mengatakan, salah satu modusnya adalah kunjungan wisata dilakukan tengah malam atau dinihari. Khususnya di kawasan pantai. Yaitu pada jam dua pagi, banyak bus masuk kawasan pantai.

Karena itu agar potensi kebocoran tidak terus terjadi, hal ini perlu segera diatasi. Sehingga pendapatan bisa lebih maksimal.

Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak desa di lokasi wisata. Koordinasi dilakukan karena kewenangan pemungutan restribusi malam hari diserahkan ke desa.

“Kami ada kerjasama dengan desa. Karena dinas hanya memungut dari pagi hingga sore,” ujar Asti kepada Radar Jogja.

Selain itu, upaya meminimalisasi kebocoran retribusi, dinas pariwisata akan rutin melakukan monitoring ke lapangan. Peninjauan dilakukan pada dinihari dengan mendatangi kawasan pantai.

“Sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada petugas jaga pos retribusi,” terang Asti.

Menurut dia, potensi kebocoran retribusi berpengaruh terhadap capaian PAD. Hingga akhir 2019, pendapatan wisata belum memenuhi target. Dari target Rp 27,8 miliar, baru tercapai 75 persen.

Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul Eko Rustanto mengatakan potensi kebocoran retribusi pariwiasta ada. Bahkan sudah terjadi sejak lama. Pengelolaan retribusi, diusulkan untuk dikelola pihak ketiga (swasta).

“Kalau bisa, pengelolaan lebih profesional. Potensi kebocoran retribusi dapat ditekan,” kata Eko.

Dia menyesal, usulan tersebut belum ditindaklanjuti pemkab. Pengelolaan masih dilakukan dinas pariwisata. Belum ada perubahan hingga sekarang.

“Kalau tidak ingin dipihakketigakan (diserahkan ke swasta), pemkab bisa membentuk BUMD Pariwisata,” tegas Eko. (gun/iwa)