RADAR JOGJA – Harapan mendapatkan ganti rugi memadai sebagai imbas pembangunan Bendungan Bener berujung kekecewaan bagi warga. Harga tanah untuk pembebasan sebesar Rp 60 ribu per meter persegi dinilai jauh di bawah harga yang diharapkan warga.

Warga yang tanahnya terdampak pembangunan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, harga jual tanah saat ini mencapai Rp 150 ribu per meter persegi.

Bahkan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo R. Abdullah Politikus Partai Nasdem ini berpendapat besaran ganti rugi tersebut kurang layak. “Ini sangat tidak manusiawi,” tegas dia saat menerima audiensi warga dalam kegiatan pengawasan dalam daerah DPRD Purwrejo ke tempat wisata Bukit Seribu Besek, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Rabu (11/12).

Dalam audiensi itu terungkap, warga merasa dibohongi dari hasil musyawarah membahas ganti rugi yang diadakan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Bendungan Bener. Sebab, undangan yang disebutkan hanya sebatas undangan untuk musyawarah.Undangan tidak menegaskan adanya kesepakatan pembayaran ganti rugi.

“Musyawarah itu dilakukan pada Senin lalu (9/12) di kawasan ini juga,” kata Misrun, warga, saat beraudiensi dengan anggota dewan.

Meski undangannya musyawarah, saat pertemuan itu warga langsung dipanggil satu per satu dan diberi amplop pemberitahuan. Petugas membacakan isi surat dan menyatakan luasan lahan dan besaran uang yang diterima.

“Yang membuat kaget kami, ya nilainya itu. Sangat rendah sekali,” imbuh Misrun.

Dalam kesempatan itu, lanjut Misrun, warga hanya diberikan dua opsi. Yakni, menerima atau menolak. Jika warga tidak menerima maka dipersilakan melaporkan ke Pengadilan Negeri Purworejo.

“Terus terang kami tidak bisa apa-apa dengan kondisi ini. Kami memang tanda tangan dan hanya ada satu orang yang tidak mau tanda tangan. Tapi, bisa dikatakan, kami tanda tangan karena terpaksa,” tambahnya.

Kecewa dengan kondisi tersebut, warga mengadukan hal tersebut ke anggota DPRD Purworejo. Secara kebetulan, anggota dewan mengadakan kegiatan pengawasan dalam daerah ke tempat wisata di Desa Guntur tersebut.

“Kedatangan anggota dewan memang kami manfaatkan dengan baik untuk mendengarkan keluh kesan ini,” katanya.

Warga berencana mengajukan surat keberatan dengan nilai ganti rugi yang ada. Surat tersebut akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Semua warga sudah sepakat untuk menandatangani surat. Kalau sudah siap akan dikirimkan kepada Presiden,” tutur Misrun.

Beberapa anggota DPRD yang hadir dalam audiensi itu sepakat dengan langkah yang dilakukan warga. R. Abdullah mengatakan, jika benar nilai ganti rugi yang diberikan hanya di kisaran Rp 60 ribu per meter persegi MAKA memang tidak manusiawi.

Politikus Partai Nasdem ini menyebut, ada kesalahan proses yang dilakukan. Sebab, warga hanya mendapat undangan untuk musyawarah namun yang terjadi adalah pembayaran ganti rugi.

“Ini sangat tidak manusiawi,” kata Abdullah.

Perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendricus Karel Sy mengatakan, nilai ganti rugi yang dibayarkan seharusnya bisa digunakan untuk membeli tanah lagi. Jika uang yang dibayarkan ternyata tidak bisa untuk membeli tanah di lain lokasi maka akan menjadi beban bagi warga.

“Tujuan pembangunan itu kan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat,” tutur Hendricus.

Sementara itu, politikus Partai Golkar Rokhman mengaku dewan sudah sepantasnya memberikan dukungan kepada warga. Adanya keluh kesah warga menunjukkan ada sumbatan di tengah masyarakat.

“Warga sudah rela melepas lahannya untuk proyek nasional. Tapi dengan nilai yang begitu rendah tentunya sangat menyakitkan warga. Ini tidak boleh terjadi,” ungkap Rokhman. (udi/amd)