RADAR JOGJA – Proyek jalan tol di Jogja berimbas pada terdampaknya lahan pertanian dan bangunan rumah. Ada yang sebagian terdampak, ada yang seluruhnya terdampak. Mekanisme pembebasan pun berbeda.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Jogja-Solo dan Jogja-Bawen Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Wijayanto mencontohkan, jika ada bidang tanah yang memiliki luas 100 meter dan sebagian besar terkena, maka bisa langsung ikut dibebaskan.

Untuk bidang tanah yang di atasnya terdapat rumah, jika rumahnya terkena sebagian, maka seluruh bangunan rumah akan dibebaskan. Tanahnya tidak.

“Pertimbangannya, kalau tanahnya masih bisa dimanfaatkan jadi yang dibebaskan seluruhnya hanya rumah,” kata Totok, sapaan Wijayanto.

Untuk tanah yang hanya terkena sebagian dapat dibebaskan seluruhnya. Asalkan memenuhi beberapa kondisi. Pertama, setelah dibebaskan, sisa tanah tidak punya akses.

“Misalnya di belakangnya ada jurang, sisa tanahnya meskipun besar tapi tidak punya lahan lagi sebagai akses, itu harus dibebaskan,” terangnya.

Kedua, bentuk tanah sisa pembebasan lahan tidak beraturan. Contohnya, sebelum dibebaskan, tanah itu bentuknya sempurna. Setelah terkena proyek tol bentuk tanah menjadi segitiga dan tidak bisa dimanfaatkan.

Totok menjelaskan bidang tanah sisa itu bisa dibebaskan. “Tapi kalau diminta, kalau tidak, ya tidak bisa,” jelasnya.

Kemudian, bidang tanah atau rumah bisa ikut dibebaskan jika menyendiri. Misalnya ada hunian rumah di satu RT hampir semua terkena dan hanya tinggal satu atau tiga rumah. Sisa rumah ini, menjadi tugas kepala desa untuk menawarkan, ikut dibebaskan atau tidak.

Totok mengungkapkan, kepastian bidang tanah dan rumah yang terkena proyek jalan bebas hambatan setelah izin penetapan lokasi (Penlok) keluar. Setelah itu pihaknya melanjutkan proses pematokan.

Setelah pematokan, dilanjutkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang. “Pengukuran bidang ini untuk mempertegas batas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ Krido Suprayitno mengatakan untuk warga yang terdampak akan ada pendampingan untuk pengelolaan uang ganti untung. Yakni untuk kepentingan yang lebih produktif.

“Uangnya itu diberdayakan untuk kepentingan yang lebih produktif. Melalui program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Warga terdampak, kata Krido, bisa memanfaatkan tanah kas desa (TKD). Sepanjang yang bersangkutan mengajukan izin ke pemerintah desa. Namun untuk usaha pertanian dan bukan hunian.

Sesuai Pergub DIJ No 34/2017 tentang Pemanfaatan TKD lahan persawahan, tidak boleh untuk hunian. “Untuk usaha produktif bisa, selama tidak mengubah fungsi,” tegasnya.

Sementara itu, Bandrio, warga Dusun Pondok, Selomartani mengatakan lahan pertanian seluas 450 meter persegi miliknya kemungkinan terdampak jalan tol. Dia berharap ada lahan pengganti seluas yang dimiliki saat ini. Sebab, lahannya termasuk lahan produktif yang satu tahun bisa panen empat kali.

“Di Pondok, warga banyak yang bertani. Kalau kami kehilangan sawah, mudah-mudahan dapat sawah lagi. Jadi kami minta ganti rugi yang diberikan sesuai dengan keinginan kami,” kata Bandrio. (har/iwa/rg)