RADAR JOGJA –  Kepala Dinas Pariwisata DIJ Singgih Raharjo menegaskan para hotel dengan manajemen virtual untuk mematuhi regulasi dan aturan industri kepariwisataan DIJ. Terutama standarisasi dan seritifikasi hotel. Mulai dari segi perizinan maupun perpajakan.

Perizinan atas bangunan yang dipakai seperti rumah kos atau properti lainnya harus memiliki standarisasi hotel. Karena bisnis hotel virtual bergerak di bidang pelayanan hotel.

“Bisnis layanan hotel, ya harus ikuti standarisasinya, terlebih tentang perizinan gedung yang digunakan harus jelas, untuk hotel, rumah tinggal atau rumah sewa,” tegasnya.

Pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap bisnis manajemen hotel virtual yang saat ini menjamur di DIJ. Mulai dari pendataan hingga pelaporan yang langsung diserahkan ke kabupaten/kota untuk segera ditindaklanjuti.

“Monitoring dilakukan agar dapat mengetahui seberapa banyak bisnis itu bermain dan berkembang jogja. Dengan data kami dapat lakukan penindakan bila meyalahgunakan peraturan yang ada di DIJ” terangnya.

Singgih berharap semua bisnis perhotelan di DIJ harus mematuhi regulasi. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan tindakan berupa peringatan dan diberlakukan sanksi.

“Tentu tidak langsung ditutup, tapi ada peringatan terlebih dahulu, dan itu kewenangannya ada di kabupaten/kota. Datanya sudah kami serahkan,” tandasnya.

Sementara itu Anggota Dewan DPRD Kota Jogja Ipung Purwandari menyatakan hal yang paling disoroti adalah pajak yang berlaku. Dia menuturkan banyak keluhan yang diterima oleh Komisi A DPRD Kota Jogja dari para pelaku pariwisata hingga pegiat wisata lokal yang menanyakan keberadaan MHV tersebut. Baik dari sisi regulasi maupun sistem pajak.

“Kami di Dewan juga menginginkan pendapatan pajak daerah meningkat terutama di Kota jogja dan untuk manajemen hotel virtual ini belum jelas pajak yang akan mereka setorkan,” ujarnya.

“Kami ingin semua sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, pelaku pariwisata lokal membayar pajak dan manajemen hotel virtual juga harus jelas pajak daerahnya, bila tidak jelas terpaksa akan dilakukan penindakan,” tambahnya.

Ipung berharap Dinas Pariwisata baik Kota jogja maupun DIJ dapat melakukan suatu gerakan untuk dapat memantau dari perkembangan para pelaku manajemen hotel virtual.

Kemunculan manajemen hotel virtual yang berasal dari luar negeri ini dianggap memicu persaingan harga yang tidak sehat. Salah satu pemilik hotel, Isyabelah Zain masih terikat kontrak dengan salah satu manajemen hotel virtual. Dia mengeluhkan keterlambatan pembayaran belakangan ini. 

“Ya satu bulan terakhir pembayaran dari manajemen virtual terlambat, kalau terlambat terus kami mau akhiri kerjasama,” ungkapnya.

Dia meminta pemerintah segera memberlakukan regulasi yang jelas dan tidak merugikan pengusaha lokal.

“Bagi pelaku usaha hotel seperti saya, ya kembali ke pemerintah saja, bagaimana negara hadir dalam persoalan ini, pemerintah harus segera memberlakukan kebijakan yang memihak usaha lokal atau pengusaha tanah air,” tandasnya. (sky/tif)