RADAR JOGJA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo masih mengkaji wacana kebijakan ekspor benih lobster. Walau begitu, dia memastikan keputusan ini hampir mendekati final. Dia meminta pihak pemrotes memahami arah kebijakan secara utuh.

Edhy berdalih kebijakan ini untuk kepentingan jangka panjang. Terutama menjaga eksistensi keberadaan lobster di Indonesia. Kebijakan ekspor, lanjutnya, memiliki alasan yang sangat kuat.

”Disayangkan sampai ribut, wong nggak ngerti materinya juga. Padahal kebijakan ekspor bukan tujuan akhir kami. Ada masalah lain, ada izin aturan Menteri yang menghambat. Saya tetap minta masukan ahlinya dulu, dari  akademisi dan ilmuwan,” jelasnya ditemui dalam Rapat Kerja Teknis Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) di Hotel Grand Keisha, Kamis (19/12).

Edhy menjabarkan, ada potensi devisa negara dari kebijakan ekspor lobster. Ada hambatan untuk meraih keuntungan tersebut. Salah satunya adalah peraturan terdahulu. Secara blak-blakan Edhy mengakui aturan tersebut menghambat upaya untuk menambah devisa.

Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016. Fokus aturan ini adalah larangan penangkapan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari Indonesia. Aturan ini, lanjutnya, juga melarang penangkaran dan upaya pengembangbiakan.

”Lobster nggak boleh diekspor, dibudidaya juga tidak boleh. Adanya Peraturan Menteri itu jelas melarang. Intinya kepiting, lobster, dan rajungan cuma boleh berada di alam,” ujarnya.

Edhy menjabarkan detail hasil kajian. Pelepasliaran benih lobster, kepiting, dan rajungan di alam liar tidak sepenuhnya berhasil. Benih harus bertarung dengan kondisi alam. Mulai dari tidak menentunya iklim cuaca hingga keberadaan predator di alam liar.

Menurutnya benih lobster tidak bisa hidup lama di alam bebas. Bahkan dari total benih hanya sekitar satu persen yang berhasil. Apabila tak dikembangkan secara buatan maka kepunahan bisa terjadi. Itulah mengapa muncul wacana ekspor benih lobster.

Adanya upaya penyelundupan benih lobster turut menjadi alasan. Terbukti dengan adanya dua kejadian belum lama ini. Penyelundupan pertama berpotensi merugikan negara sebesar Rp 38 miliar. Kejadian kedua berpotensi merugikan negara sebesar Rp 8 miliar.

Edhy turut menyoroti bangkrutnya sejumlah pengusaha kepiting dan ikan kerapu. Pasca terbitnya aturan tersebut sejumlah pengusaha gulung tikar. Dia tidak kebijakan Kementerian KKP justru merugikan khalayak umum. (dwi/ila)