RADAR JOGJA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI tengah menyusun regulasi untuk mengejar pajak dari aplikasi streaming film Netflix dan musik Spotify. Eksistensinya di masyarakat tidak didukung kepatuhan pembayaran pajak.

Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, Netflix, dan lain-lain selama ini susah untuk ditarik pajak. Platform raksasa tersebut tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga pemerintah sulit mendeteksi aktivitas ekonomi dan pendapatannya.

“Itu (peraturan) sedang disusun di dalam omnibus law, pajak dalam pendekatan-pendekatan dan pembicaraan industri, pajak itu, perlu dilakukan, dibayarkan,” jelas Menteri Kominfo Johnny G Plate, Rabu (25/12) dilansir dari jawapos.com.

Johnny menyebutkan akan ada sanksi bagi yang melanggar. Namun dia belum menyebutkan sanksi apa yang akan diberikan. Selain itu, kebijakan perpajakan yang ramah terhadap investasi juga sedang disusun. Tujuannya untuk membuka lapangan kerja.

“Agar anggaran dalam negeri bisa lebih besar, karenanya pemerintah menyiapkan begitu banyak insentif seperti tax holiday, lalu super deductable tax, dan insentif lainnya yang mengatur bagaimana kewajiban bayar pajak lintas negara baik warga negara Indonesia yang diluar negeri, maupun warga asing di Indonesia, baik berpenghasilan tunggal, maupun berpenghasilan jamak dan beberapa tempat,” paparnya.

Demi terciptanya payung hukum yang melindungi data pribadi masyarakat, Johnny berharap omnibus law segera dibahas di rapat DPR dan disahkan.

“Karena harus mengatur cross border data flow, harus mengatur perlindungan data pribadi rakyat, ada tiga komponen di dalamnya satu perhubungan dengan softrenity data dan data security Indonesia, yang kedua terkait pemilik data, ketiga terkait dengan data user pengguna data, ini harus diatur agar data dalam negeri terjaga dengan baik, kebutuhan dilakukan dengan cepat, namun kebutuhan cross border harus diatur agar azas manfaat bisa didapat juga,” bebernya. (jpc/tif)