RADAR JOGJA – Belum lama Pemkot Jogja mengancam akan melakukan pencabutan izin usaha jika ada pelanggaran tarif di luar kewajaran, keluhan tarif nuthuk justru muncul dari wisatawan yang berkunjung ke kota. Wisatawan bernama Aji Muhawarman salah satu yang menjadi korban tarif nuthuk oleh juru parkir (jukir).

Tertera karcis parkir progresif di Tempat Khusus Parkir (TKP) Malioboro II yakni parkir mobil barang atau minibus satu jam pertama Rp 10 ribu. Setiap jam selebihnya dikenakan 50 persen dari tarif. “Tapi kok saya ditarik di awal,” kata Aji ketika dihubungi Radar Jogja Rabu (25/12).

Ia menjelaskan, dalam karcis tertera satu jam pertama Rp 10 ribu. Dia parkir selama 1,5 jam. Namun retribusi ditarik di awal seharga Rp 35 ribu. Padahal menggunakan ketentuan karcis progresif yang dihitung lamanya parkir. “Saya sudah protes, awalnya kan ini tarif cuma Rp 10 ribu kok minta langsung. Dan, saya parkir juga kurang dari dua jam,” ujarnya.

Anehnya lagi,  lanjut Aji, karcis diberikan setelah diminta. Jukir yang meminta retribusi tidak berseragam resmi sebagai jukir. “Orangnya rambut gondrong, bertato di tangan, tapi bisa punya lembar retribusi parkir,”  ungkapnya.

Sementara Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Imanudin Azis mengatakan, tarif parkir selama musim libur Natal dan tahun baru (Nataru) di wilayah Kota Jogja, tetap sesuai peraturan daerah, baik tepi jalan umum (TJU) maupun tempat khusus parkir (TKP). “Tarif tetap nggak ada perubahan,” jelasnya.

Azis menjelaskan, berdasarkan Perda Kota Jogja Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Usaha, tarif parkir TJU untuk sepeda motor Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000. Sementara tarif parkir di TKP untuk motor Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000 berlaku untuk dua jam pertama, setiap jam selebihnya dikenakan biaya 50 persen dari tarif.

Dengan demikian tarif yang tidak sesuai dengan Perda, Azis menambahkan telah melanggar aturan perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. “Kalau yang melanggar, ya kena denda maksimal Rp 50 juta dan maksimal tiga bulan kurungan,” terangnya.

Sementara Kepala UPT Malioboro Ekwanto menjelaskan, pengelola TKP Malioboro II, CV Duta Mega yang tertera dalam karcis bukan menjadi rekanannya. Rekanan UPT Malioboro yang mengelola parkir yaitu CV Mandiri Cemerlang. “Ini yang mengelola parkir kidul pasar. Kalau yang itu (CV Duta Mega, Red) bukan,” bebernya.

Menurutnya, pengelola yang nuthuk dengan karcis berlogo Duta Mega tidak bertanggung jawab. Disinyalir karena  memanfaatkan momentum. “Sudah saya perintahkan untuk mencari oknum itu ulah siapa,” ucapnya.

Dia belum mendapatkan oknum pelaku itu. Meski demikian, dia telah memerintahkan pihak pengelola untuk mencari tahu oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dengan melihat kasus ini, dia akan meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pengelola. “Kalau ketemu, tentu kami proses dengan menyerahkan kepada yang berwenang,” tandasnya.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, parkir dengan tarif tetap maupun progresif, semua ada aturannya. Pengelola parkir harus memasang tarif dan ketentuannya di depan tempat parkirnya sesuai ketentuan. “Kalau tarif parkir progresif jelas ketentuannya ya, ditarik di belakang. Bukan ditarik di depan. Itu nggak boleh,”  katanya.

Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) juga menegaskan, pemkot akan bersikap tegas terhadap dua hal, retribusi tarif parkir yang harganya di luar kewajaran dan harga menu makanan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak wajar. “Jadi itu akan kami tindak, sudah jelas. Sampai pada pencabutan izin usaha, tapi sekarang sedang kami  pelajari,” katanya saat dihubungi Radar Jogja, Rabu (25/12).

HS pun tidak tinggal diam dengan adanya kasus retribusi tarif nuthuk itu. Menurutnya, hal ini sudah menjadi protap seperti biasa saat menghadapi libur Nataru. Pemkot melakukan operasi tingkat kepatuhan, bukan sekadar mencari oknum semata, melainkan menjaga tingkat kepatuhan dari para penyedia jasa di wilayah Kota Jogja. “Dan kawasan itu akan menjadi monitor kami nantinya,”  tambahnya.

HS meminta kepada warga masyarakat yang memiliki jasa parkir maupun kuliner, souvenir dan lain-lain, untuk tidak menggunakan aji mumpung. “Dumeh wisatawan teko ke sini, terus ditutuki seenaknya sendiri. Nggak boleh. Semua ada ketentuan tarifnya,”  kata HS. (cr15/laz)