RADAR JOGJA – Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana menyatakan kebijakan baru Kemendikbud tentang Ujian Nasional (UN) mulai diterapkan pada tahun ajaran 2021/2022 mendatang. Karena untuk tahun ajaran 2019/2020 UN masih diterapkan sebagai penentu kelulusan siswa.

Ade menjelaskan, menurt kebijakan yang baru, UN diselenggarakan dalam bentuk assessment atau penilaian bagi siswa kelas 4, 8 dan 11. Kelulusan siswa akan ditentukan dengan ujian sekolah yang soalnya dibuat secara nasional dan separuhnya lagi dibuat oleh para guru.

“Bentuknya (UN) akan diubah atau diganti menjadi assessment kompetensi minimal dan survei karakter. Kenapa diselenggarakan pada tengah-tengah jenjang pendidikan, karena ini dimaksudkan untuk dilakukan pemetaan,” ujar Ade Erlangga Masdiana, Kamis (26/12).

Lebih lanjut Ade memaparkan, pemetaan tersebut tentang kompetensi siswa dalam ilmu pengetahuan, literasi maupun numerasi. Tak hanya dengan menghafal, bentuk assessment juga mengasah kemampuan analisis atau penalaran siswa.

Berbeda dengan UN yang mengukur keberhasilan siswa pada akhir jenjang sekolah, assessment yang diselenggarakan di tengah-tengah masa pendidikan diharapkan memberi kesempatan bagi siswa untuk melakukan perbaikan menghadapi ujian sekolah.

“Esensi dari pendidikan itu adalah bagaimana hasil dapat mencapai sesuatu yang optimal. Keberhasilan anak tidak hanya diikur dalam satu atau dua jam saja,” tambahnya.

Ade menambahkan Kemendikbud juga membuat kebijakan baru tentang Rancangan Perencanaan Pembelajaran (RPP) bagi guru dan kebijakan zonasi. Dalam kebijakan baru ini administrasi RPP akan lebih disederhanakan. Dengan begitu para guru tetap memiliki waktu dan fokus dalam kegiatan belajar mengajar.

Sedangkan dalam kebijakan baru zonasi, siswa dalam wilayah zonasi sekolah mendapat kuota minimal 50 persen. Kuota siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) minimal 15 persen, kuota siswa pindahan maksimal lima persen dan kuota jalur prestasi maksimal 30 persen.

“Zonasi dianggap penting agar terjadi pemerataan baik murid maupun guru. Untuk guru nantinya juga akan diterapkan zonasi, namun diberlakukan secara bertahap,” tandasnya. (sky/tif)