RADAR JOGJA – Komisi A DPRD DIJ mendorong Pemprov DIJ menyusun angagran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berbasis mitigasi bencana. Sikap tersebut didasarkan pertimbangan wilayah Jogjakarta yang cukup rawan terhadap potensi bencana.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menjelaskan, wilayah Jogjakarta tercatat memiliki 12 jenis kebencanaan. Untuk itu, APBD berbasis mitigasi bencana harus segera direalisasikan.

“Sehingga jika terjadi kedaruratan, anggaran kebencanaan sudah siap,” kata Eko pada rapat kerja bersama Sekprov DIJ, BPBD, BMKG, dan Satpol PP di Ruang Komisi A DPRD kemarin (30/12).

Eko juga meminta konsolidasi penanggulangan bencana dapat dilakukan hingga ke tingkat desa. Terkait hal ini, komisi A mendorong terbitnya peraturan desa agar bisa menjadi payung hukum manakala desa harus ikut dalam upaya penanggulangan bencana.

“Potensi partisipasi masyarakat pun sebenarnya cukup besar. Baik itu untuk pencegahan maupun pendidikan tentang kebencanaan,” jelasnya.

Menurutnya, perlu dirancang suatu terobosan sehingga pihak swasta bisa ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Terutama pendidikan tentang kebencanaan.

Dijelaskan, mengantisipasi bencana bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diminta terus mengikuti perkembangan cuaca sebagaimana dilansir BMKG.

Menyangkut kelembagaan, Komisi A mendorong BPBD di DIJ bisa meningkat hingga berstatus tipe A. Ini agar bisa lebih luwes saat menangani bencana. Seperti halnya BPBD DIJ, hal itu dilakukan agar dapat melaksanakan tugas memimpin penanggulangan bencana secara maksimal. Khususnya, BPBD Kota Jogja.

“Harus ditingkatkan kelembagaan dan dukungan SDM, sarana prasarana, dan anggarannya ,” jelasnya.

Sementara itu, Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan peraturan desa (perdes) terkait kebencanaan sedang dibicarakan mekanisme perubahannya. Mekanisme perubahan menyangkut pemanfaatan dana desa sedang dibahas. “Perdes dimaksud tidak menyalahi aturan yang ada,” katanya.

Pemprov secara tegas mendukung ide peningkatan kelembagaan BPBD kabupaten/kota. Termasuk masukan BPBD Jogja berubah menjadi tipe A. “Prinsipnya pemprov mendukung agar pembangunan berbasis mitigasi bencana di DIJ dapat dilaksanakan secara sinergis antara pemprov dan pemkot,” tegasnya. (bhn/amd)