RADAR JOGJA – Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Magelang Handini Rahayu bertekad menghilangkan sampah di kawasan kumuh. Harus nihil sampah.

Menurutnya, sepanjang 2019 merupakan tahun terakhir target yang diberikan pemerintah pusat untuk mencapai angka nol kawasan kumuh perkotaan. Secara nasional, kawasan kumuh memang masih tinggi. Namun, dia optimistis Kota Magelang tidak ikut menyumbang banyaknya kawasan kumuh tersebut.

Handini memaparkan, Pemkot Magelang sejak 2017 sudah menggaungkan gerakan 100-0-100. Yakni, 100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi.

Program nol sampah sudah tidak asing bagi masyarakat. “Hasil perhitungan pada tahun 2015, luas kawasan kumuh di Kota Magelang mencapai 121,17 hektare. Kemudian tahun 2018, menurun menjadi 67,41 hektare. Jadi, kita berhasil menurunkan sekitar 50 persen,” jelasnya saat dihubungi belum lama ini.

Luasan tersebut dikelompokkan dalam sebelas titik kawasan. Yakni, Ngembik, Bantaran Rel Kereta Api Utara, Untidar, Mantyasih, Wates, Nambangan, Rejowinangun Utara, Pasar Rejowinangun, Tidar Trunan, Tidar Campur, dan Bojong.

Handini mengatakan, ada program Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) untuk investasi pengurangan kawasan kumuh. Nilainya mencapai Rp 4 miliar hingga 2019. Dana ini dialokasikan untuk luasan kawasan kumuh 22,28 hektare yang tersebar di empat kelurahan yaitu Potrobangsan, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan, dan Tidar Utara.

Adapun investasi infrastruktur BPM pada 2019 meliputi drainase, jalan, MCK, dan persampahan. Sedangkan kolaborasi pendanaan kawasan kumuh Kota Magelang meliputi drainase, irigasi, jalan, jembatan, MCK, sampah, rumah, kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran, dan ruang terbuka hijau.

“Adapun capaian pengurangan kumuh, 2017 seluas 53,76 hektare. 2018 seluas 40,36 hektare. Dan 2019 seluas 37,201 hektare. Tahun 2019 sudah terealisasi 18,52 hektare sehingga masih sisa penanganan 18,681 hektare,” papar Handini. (asa/amd)