RADAR JOGJA – Salah satu kantong kemiskinan di DIJ,alokasi dana penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul tahun ini menyusut. Dalam mata anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, program pengurangan angka kemiskinan dicoret oleh DPRD Gunungkidul.

“Saya kecewa kenapa anggaran penanggulangan kemiskinan dicoret dari APBD 2020,” kata Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi saat dihubungi Minggu (5/1). Menurut dia, selama ini pemerintah terus berjuang menekan angka kemiskinan.

Immawan mengklaim, di 2019 angka kemiskinan dapat ditekan hingga level 16,61 persen. Kemudian diujung pemerintahan duet Badingah-Immawan, 2021 angka kemiskinan ditarget bisa mencapai angka 16,50 persen. “Pada 2019 memang ada penurunan jika dibanding tahun sebelumnya, namun saya tidak puas,” ucapnya.

Politikus PAN itu kemudian membuka data capaian pengurangan angka kemiskinan di Gunungkidul. Jika dibanding dengan 2018, tahun berikutnya ada penurunan sebanyak 0,5 persen. Sebab, pada 2018 diangka 17,2 persen. “Memang kalau dilihat angka segitu sangatlah kecil, tetapi juga lihat angka keparahan kemiskinan, kita turun saya lupa berapa turun persisnya,” kata Immawan.

Menyikapi pencoretan anggaran, Pemkab akan memaksimalkan program pengentasan kemiskinan seperti padat karya, pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat harus dikebut awal tahun agar dampaknya terasa. “Sesuai dengan instruksi wakil Gubernur DIJ dan bupati, selalu mengingatkan untuk mengerjakan proyek-proyek pada awal tahun, karena survey kemiskinan itu pada bulan-bulan Maret hingga April untuk kabupaten atau kota,” ucapnya.

Dengan pengerjaan proyek pembangunan awal tahun, maka tenaga kerja dapat terserap cukup banyak, sehingga mendapatkan penghasilan dan dapat mengurangi kemiskinan. “Urutanya kan, gampang sekali. Masyarakat kurang mampu dapat pekerjaan, lalu dengan proyek tersebut masyarakat dapat uang dan kemiskinan dapat terentaskan,” tuturnya.

Sebagai koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Immawan menyebut, ada sejumlah wilayah kecamatan masih tergolong miskin. Mulai dari Kecamatan Gedangsari, Kecamatan, Tanjungsari, hingga Kecamatan Purwosari. Namun belakangan, Tanjungsari dan Purwosari bagian selatan diantara warganya kaya mendadak karena terdampak pembebasan lahan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Herry Nugroho mengakui ada pencoretan mata anggaran APBD 2020 yakni, anggaran makanan lansia (lanjut usia) sebanyak sembilan ribu orang selama enam bulan. Pencoretan bukan asal-asalan, karena mengacu pada kroscek data lapangan. “Kami coret dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, apakah benar ada sebanyak sembilan ribu lansia miskin belum terjamin oleh pemerintah padahal juga masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH),” kata Herry.

Herry menambahkan, anggaran yang dicoret dialokasikan ke sektor lain. Seperti, infrastruktur wajib sebesar 25 persen dari postur APBD, dan kegiatan lain yakni pemberdayaan masyarakat. Lantas dukungan wakil rakyat untuk megurangi kemiskinan apa? Dia mengakui tidak ada ptogram khusus.”Tapi dalam APBD usulan kami sudah ada seperti, program rehab rumah tidak layak huni, bantuan untuk usaha kecil dan program lain,” ucapnya. (gun/pra)