RADAR JOGJA – Permasalahan properti mendominasi laporan ke Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Istimewa Jogjakarta. Total ada 149 laporan yang masuk dalam medio 2019. Hampir seluruhnya adalah konsumen perumahan subdisidi.

Ketua LO Jogjakarta Suryawan menuturkan, laporan sudah masuk sejak awal tahun. Program rumah subsidi, lanjutnya, tidak berjalan optimal. Setelah ditelusuri, permasalahan utama adalah pihak pengembang.

“Jadi dari akad perjanjian ternyata meleset. Jangka waktu pembangunan terlalu lama. Adapula yang sampai sekarang belum membangun, padahal cicilan sudah berjalan,” jelasnya ditemui di Rumah Kopi Timoho, Senin (6/1).

LO, lanjutnya, telah memanggil pihak pengembang. Masalah baru terkuak pasca pertemuan dengan penanggungjawab proyek. Mayoritas belum mengantongi ijin membangun bangunan (IMB). Artinya status lokasi pembangunan masih illegal secara hukum.

Jajarannya meminta agar pihak pengembang melengkapi persyaratan legal. Terutama perijinan pembangunan hingga status kepemilikan. Dari total laporan tersebut, lima diantaranya telah menempati unit perumahan.

“Lima konsumen telah menempati unitnya di Kaligawe, Bantul. Sementara sisanya sampai sekarang masih belum mendapat kepastian,” ujarnya.

Hasil pertemuan terakhir, ratusan konsumen memilik untuk membatalkan akad. Pertimbangannya belum ada kejelasan hingga saat ini. Sehingga pihak pengembang wajib mengembalikan seluruh pembayaran awal.

“Sisanya atau sekitar 138 konsumen memilih untuk membatalkan perjanjian dan meminta seluruh uangnya dikembalikan. Karena memang sudah menyalahi akad awal,” katanya.

Wakil Ketua Bidang Aparatur Pemerintah Daerah LO Jogjakarta  Sukiratnasari berharap kasus ini bisa menjadi catatan. Setidaknya hasil investigasi telah dikirimkan ke pemerintah pusat. Pertimbangannya wewenang pendanaan dan program adalah ranah pemerintah pusat.

Catatan utama adalah adanya kontrol kuat. Peran ini guna mengantisipasi pihak tak berkompeten. Program pemerintah, lanjutnya, wajib memenuhi aspek kepatuhan. Termasuk kelengkapan administrasi hingga perijinan.

“Formatnya kami serahkan kepada pemerintah. Tapi ini harus diawasi karena program ini untuk khalayak umum, khususnya warga dengan berpenghasilan rendah. Jangan sampai sudah berharap malah kena tipu,” tegasnya.

Selain properti adapula lima sektor lainnya. Di antaranya ketenagakerjaan sebanyak 17 pengaduan, lingkungan sebanyak 13 pengaduan. Sektor pendidikan sebanyak tujuh pengaduan, sektor keuangan sebanyak tujuh pengaduan dan sektor pertanahan sebanyak enam aduan.

“Dari total 459 pengaduan, sebanyak 241 pengaduan dapat diselesaikan dengan konsultasi. Sementara 218 pengaduan dapat diselesaikan dalam rekomendasi dan laporan penyelesaian kasus,” jelasnya. (dwi/ila)