RADAR JOGJA- Warga tiga dusun yang meliputi wilayah Dusun Butuh dan Kepitu, Manisrenggo, Klaten dan Mudal, Argomulyo, Cangkringan, terpaksa menyetujui uji coba operasioal usaha stone crusher milik Bambang Susilo. Yakni CV Bam’s & Brother yang terletak di perbatasan Sleman-Klaten.
Hal itu setelah adanya mediasi. Dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama pemilik usaha, warga terdampak dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lokasi usaha Sabtu (4/1).

Saat mediasi, ratusan warga yang sudah berkerumun di sekitar lokasi usaha yang sejak sebelum pukul 13.00 tetap pada sikap menolak. Bahkan ketika Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berbicara, warga tetap bersikeras agar operasional mesin dihentikan. Menurut warga, kehadiran mesin pemecah batu ini membuat keresahan di masyarakat.

Bahlil lantas menjelaskan kepada warga, jika usaha stone crusher ini termasuk dalam kategori usaha mikro. Oleh karenanya, secara regulasi, kehadiran mesin pemecah batu di lingkungan masyarakat diperbolehkan. “Secara aturan memperbolehkan karena aturannya untuk skala mikro,” kata Bahlil seusai media meninjau langsung lokasi.

Dia mengakui, terjadi pro dan kontra saat proses mediasi. Warga masih satu suara untuk menolak. Oleh karena itu, dia memberikan solusi yang bisa jadi jalan tengah agar usaha bisa segera beroperasi. Sebab, sudah dua tahun tidak ada kegiatan di tempat usaha itu. “Pertimbangannya satunya aspek investasi yang sudah dilakukan oleh pemilik usaha,” ujarnya.

Warga, kata dia, menolak karena hasil dari penggilingan batu akan menyebabkan banyak debu. Oleh karenanya, dia meminta agar pemilik usaha bisa menjamin agar tidak ada debu yang bisa mengganggu masyarakat.
Permasalahan lain yakni terkait kebisingan yang ditimbulkan. Kendati mesin telah ditanam pada kedalaman tujuh meter, warga meyakini masih akan ada suara bising yang ditimbulkan. Apalagi mesin itu digerakkan oleh genset. “Jadi saya juga minta agar dipasang peredam atau yang lainnya agar tidak menimbulkan kebisingan,” tegasnya.

Secara prinsip dia mengatakan usaha itu tidak ada masalah. Hanya, pemilik usaha diminta untuk menyelesaikan segala tahapan perizinan. Dia juga menyatakan akan menutup usaha itu jika pemilik melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

“Jadi tolong diberi kesempatan. Kalau bising dan berdebu, silakan laporkan dan izin akan kami cabut, tentu sesuai mekanisme,” tegasnya. Kendati demikian, dia tidak bisa menjamin jika ada laporan itu akan langsung dicabut. Sebab, semua melalui proses birokrasi di dinas terkait.

Kebijakan yang diambil oleh Bahlil direspons lesu oleh masyarakat. Kendati masih menolak, mereka tetap harus mengikuti arahan dari BKPM. “Ya, seperti yang disampaikan Pak Bahlil tadi. Walaupun kami juga punya hak,” ujar Haryanto, 41, warga Dusun Kepitu yang rumahnya berjarak satu tembok dari lokasi usaha. Haryanto juga mau tidak mau harus menyetujui adanya uji coba terhadap usaha itu.

Demikian juga dengan Haryadi, 55, warga Dusun Mudal, Argomulyo, Cangkringan. Jarak rumahnya hanya 50 meter dari pabrik. Dia dengan tegas menolak lantaran telah melihat dampak dari usaha serupa di beberapa daerah.
Selain itu, dia bersama warga lain juga merasa ditipu. Lantaran pemilik usaha menjelaskan jika lokasi itu akan digunakan sebagai depo pasir. Namun seiring berjalannya waktu, depo berubah menjadi pabrik stone crusher.

Sementara itu, Bambang Susilo, si pemilik usaha mengatakan akan melengkapi izin usahanya. Sebab, usaha yang berada di tanah seluas 4.000 m2 dengan satu alat pemecah batu dan satu alat berat itu hanya melakukan perizinan hingga kecamatan. “Saya tidak tahu mekanismenya,” akunya.

Dia pun belum bisa memastikan kapan akan mulai beroperasi. Namun ketika beroperasi, dia menegaskan akan mengikuti aturan main. Yakni beroperasi delapan jam dari mulai pukul 08.00. Selain itu, produksi dalam satu hari maksimal 160 kubik. “Kalau melanggar saya siap menanggung konsekuensi, tutup dan pindah lokasi,” tegasnya. (har/laz)