BERBICARA tentang sampah memang tidak ada habisnya. Dari kota besar sampai desa pun sampah masih menjadi persoalan utama yang tak kunjung terselesaikan. Terutama sampah plastik yang selalu menjadi perhatian khalayak, bahkan dunia Internasional. Indonesia sendiri dikenal menjadi negara dengan produksi sampah plastik terbesar kedua di dunia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia (Inaplas) pada 2019, menyebutkan bahwa produksi sampah plastik Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Menurut data World Bank tahun 2019, dalam setahun Indonesia menyumbang sedikitnya 1,3 juta ton pada laut dunia dan 30 persen di antaranya sampah plastik.

Dampaknya,selain berbahaya bagi ekosistem dan lingkungan, tentu mengganggu stabilitas kehidupan bumi. Padahal anggaran untuk unit pengelolaan sampah terpadu (UPST) pada 2019 sendiri sebesar 1,2 triliun dan naik setiap tahunnya.

Jadi mengapa masalah sampah sulit diselesaikan? Pengaruh utamanya adalah buruknya perilaku konsumsi plastik masyarakat Indonesia. Setiap penduduk di Indonesia rata-rata mengkonsumsi plastik hingga 12 hingga 23 kilogram pertahun (Kementerian Perindustrian).

Menurut Sustainable Waste Indonesia (SWI) jumlah tersebut cenderung lebih kecil dari negara lainnya seperti Malaysia dan China. Dari jumlah itu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan  prosentase masyarakat  yang mendaur ulang plastik hanya 1,2 persen. Itu artinya dari 268 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 3 juta orang yang peduli pentingnya daur ulang sampah plastik.

Pemerintah sendiri berkomitmen penuh dalam mengatasi masalah sampah. Diperkuat oleh  Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Arah kebijakan tersebut adalah pengurangan dan penanganan sampah dengan target 70 persen sampah laut pada tahun 2025. Program tersebut merupakan kolaborasi bank sampah dengan manajemen sistem circular ekonomi atau ekonomi sirkular.

Di negara-negara maju program circular economy sangat diunggulkan untuk mendorong ekonomi ramah lingkungan. Di Swedia misalnya prosentasinya sudah mencapai 53 persen. Selain itu di Denmark, berbagai perusahaan memanfaatkan limbah plastik untuk pembuatan karpet dan peralatan lainnya.

Sistem circular economy memandang sampah memiliki nilai dan komoditas yang berpotensi dikembangkan. Hal tersebut memungkinkan sampah didaur ulang menjadi produk baru (upcycling). Selain menciptakan rantai ekonomi baru, juga dapat meminimalisir beban lingkungan dan pembuangan akhir. Penerapannya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti recycling plastik, upcycling sebagai bahan campuran aspal, ecobricks, bahan bakar atau energi dan lainnya. Penelitian Kementrian PUPR menyebutkan penambahan sampah plastik mampu meningkatkan nilai stabilitas aspal hingga 40 persen. Dan Pemerintah Kota Cilegon yang mereplikasikan aspal plastik pada jalan sepanjang 10 kilometer. Data

Akhirnya, pada dasarnya circular economy tidak hanya berfokus pada upaya pengelolaan sampah, namun juga pemberdayaan masyarakat. Maka kita harus senantiasa berpastisipasi dan mensukseskan program tersebut. Akan tetapi program tersebut harus dibarengi juga dengan perbaikan pola konsumsi masyarakat. Penggunaan tas belanja sebagai upaya diet plastik harus massif dilakukan.

Circular economy menjadi mudah duwujudkan dengan kekuatan kolektif masyakat sebagai solusi Indonesia bebas sampah plastik. Mari kita dukung dan terus berpartisipasi dalam upaya mengurai masalah sampah Nasional.  (ila)

*Penulis merupakan mahasiswi Administrasi Publik UNY