RADAR JOGJA – Kabar tak sedap menerpa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul. Orgainisasi perangkat daerah (OPD) ini diserang kabar hoax pengangkatan tenaga harian lepas (PHL) atau honorer menjadi CPNS.

Hoax tersebut termuat dalam sebuah surat bernomor 04/DLH/01/2019 tertanggal 02 Januari 2020. Pada surat itu terdapat kop serta cap dari DLH. Bahkan juga tertandatangani kepala instansi.

Surat ini berisi tentang pengangkatan tenaga honorer yang ada di DLH menjadi CPNS. Namun mereka diharuskan menyetor uang Rp 1 juta. Hingga saat ini juga belum diketahui siapa pengirim surat tersebut.

Kepala DLH Bantul Ari Budi Nugroho menyatakan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Dia pun memastikan isi atau perintah dalam tersebut merupakan palsu, serta disinyalir sebagai penipuan.

Menurut Ari, rekruitmen CPNS diharuskan melalui seleksi yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah dan tidak diharuskan menyetor sejumlah uang. Dia menyatakan pemkab tidak pernah ada kebijakan seperti itu. Tanda tangan yang tertera pun bukan darinya.”Ini berita yang tidak benar dan jelas mencemarkan nama baik kami,” ujarnya saat menggelar jumpa pers Selasa (7/1).

Dikatakan Ari, kronologi penemuan surat tersebut berawal dari laporan dua stafnya yang tersebar melalui pesan singkat WhatsApp, pada Senin (6/1) siang. Dia pun mengaku belum melihat secara langsung fisik dari surat ini.

Ari berharap, masyarakat bisa mengklarifikasi langsung ke DLH. Serta jangan pernah memberikan uang kepada siapapun seperti yang ada di isi surat itu. Dia pun khawatir adanya surat tersebut juga sudah membuat resah para tenaga honorer karena isi surat palsu tersebut begitu bersinggungan dengan mereka.

Untuk itu, dia meminta kepada 271 tenaga honorer yang dipekerjakan oleh DLH untuk tenang dan tidak menanggapi surat palsu itu. “Harapannya masyarakat bisa lebih bijak mengklarifikasi, dan jangan langsung percaya. Kami pastikan itu kabar bohong atau hoax,” ujarnya.

Sekertaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis berharap agar masyarakat aktif melaporkan ke instansi terkait apabila sudah ada yang menerima surat palsu tersebut. Dia pun memastikan isi surat itu jelas tidak memiliki landasan atau dasar Pemkab Bantul.

Sedangkan untuk menempuh jalur hukum terkait penyebaran surat tersebut Helmi mengaku belum akan dilakukan. Mengingat pelaku maupun pembuat surat palsu itu juga masih belum jelas.”Kami minta masyarkat maupun tenaga honorer di DLH tidak perlu menanggapinya,’’ tegasnya. (inu/din)