RADAR JOGJA – Masih terus maraknya aksi di jalanan oleh para remaja, terus terjadinya intoleransi, radikalisme, dan terorisme di DIJ mendorong Komisi A DPRD DIJ berinisiatif mengajukan usulan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

“Perda itu nantinya akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat DIJ baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemda,”  ujar Ketua Komisi A DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, di gedung dewan setempat, Jalan Malioboro, Jogjakarta, Kamis (16/1).

Raperda tersebut bersifat terbuka sehingga warga masyarakat bisa memberi masukan. Targetnya tahun 2021 Perda sudah bisa terbit. “Untuk tahun ini Komisi A akan mulai menyusun naskah akademik dan raperdanya, sekaligus menjaring berbagai masukan dari masyarakat. Termasuk akan meminta masukan dari berbagai Pusat Studi Pancasila dari berbagai perguruan tinggi,” jelas Politisi Muda PDI Perjuangan Eko Suwanto.

Selain sebagai payung hukum bagi Pemda, Perda itu nantinya akan melengkapi serta menyempurnakan program terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang sudah ada sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIJ Suwardi, menegaskan tindakan melawan hukum yang belakangan terus marak di DIJ memunculkan keprihatinan yang harus disikapi. “Tindakan aksi di jalanan serta intoleransi, jelas bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan sikap mental masyarakat Jogjakarta yang memiliki budaya adiluhung,” ujar Suwardi

Karenanya, imbuh Suwardi, berbagai peristiwa yang bahkan harus meminta korban jiwa itu perlu menjadi perhatian kita semua mengapa masih saja terhadi di DIJ.

“Harus introspeksi dimulai dari diri sendiri. Raperda itupun kami usulkan dalam rangka cinta kita kepada kaum muda,” tutur Politisi Golkar itu.

Atas dasar itu semua, secara musyawarah mufakat Komisi A mengajukan Raperda Inisiatif tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawsan Kebangsaan itu. Perda sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat tugas pemda dalam menggelorakan serta mengkoordinasikan antar-lembaga terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (kus/ila)