RADAR JOGJA – Kantor Kementerian Agama Kulonprogo, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Agama Kulonprogo dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo menandatangani MoU tentang integrasi data kependudukan di Ruang Menoreh, Selasa (14/1). Tujuannya mengintegrasikan data kependudukan agar tidak terjadi penyelahgunaan data atau data ganda.

Dalam nota kesepahaman itu, disepakati sinkroniasai data Disdukcapil dengan Pengadilan Negeri Wates untuk mengurus kasus perceriaan warga non muslim. Dengan Pengadilan Agama Kulonprogo untuk kasus perceraiaan penduduk beragama Islam.

“Kami mengapresiasi langkah ini. Secara aplikasi kami tinggal mengaitkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sistem nformasi Magaemen Nikah (SIMKAH),” kata Kepala Kantor Kemenag Kulonprogo Ahmad Fauzi.

Bupati Sutedjo menyatakan, dengan langkah ini diharapkan menjadi titik awal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dia berharap kerja sama yang telah disepakati ini bisa terjalin dengan baik.ā€¯Menjadi pelayanan prima bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, data administrasi kependudukan merupakan salah satu sumber primer dan menjadi bahan perencanaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Dengan terintegrasi makan data kependudukan semakin valid dan terjamin atas status kependudukan.

Khususnya untuk warga yang hendak mengurus status perkawinan dan perceraian. Pihaknya menginstruksikan Disdukcapil segera menindaklanjuti perjanjian ini dengan melaksanakan integrasi data serta pertukaran data status kependudukan. Sehingga diperoleh data yang valid dan berkualitas. “Ini akan mempermudah dan mempercepat ketika terjadi mutasi atau perubahan data terkait nikah, talak, cerai, dan rujuk,” ujarnya.

Kabag Pemerintahan Setda Kulonprogo Nur Wahyudi menambahkan, selama ini masih banyak warga yang masih enggan melaporkan diri pada saat usai melakukan perkawinan. Warga tidak segera menyerahkan data ke kantor Disdukcapil dan kecamatan setempat saat mengurus perkawinan atau perceraian.

Dengan adanya integritas data, maka pemkab nanti punya satu data yang bisa diakses di kantor manapun. Data yang terintegrasi juga diyakini untuk meminimalisasi data ganda. Sehingga seseorang tidak bisa memalsukan data untuk kepentingan tertentu atau bertentangan dengan regulasi yang ada.

“Utamanya status perkawinan dalam mendapatkan surata keterangan baru, data kematian, kelahiran hingga pengurusan untuk pekerjaan bisa dilakukan secara integrasi di ketiga kantor,” ucapnya. (tom/din)