RADAR JOGJA – Pergub No 74/2019 tentang Pengelolaan telah diterbitkan Pemprov DIJ. Komisi A DPRD DIJ memberikan apresiasi kepada Gubernur DIJ dan akan tetap menjaga komitmen untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap).

“Sesuai Pergub 74/2019 saat ini semua gaji GTT/PTT dilingkungan Pemda DIJ sudah di atas UMP (Upah Minimum Provinsi). Alhamdulillah mulai Januari 2020 ini 1366 personel GTT PTT Pemda DIJ dan 1199 GTY/PTY akan menerima kenaikan kesejahteraan,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto saat menerima audiensi  guru honorer, di Gedung DPRD DIJ, Jalan Malioboro, Jogjakarta, Rabu (15/1).

Pergub itupun mengatur berbagai hak bagi guru honorer. Antara lain hak cuti, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, jaminan kesehatan, gaji. Berdasarkan Pergub No 74/2019 dan Perda APBD 2020, gaji tenaga bantu naik dengan perincian lulusan setingkat SD/SMP sesuai dengan besaran UMP yakni Rp 1.705.000 per orang per bulan. Setingkat SMA/D1 sebesar Rp 2.022.200. Untuk D2/D3 sebesar Rp 2.301.800. Setingkat S1/D4 sebesar Rp 2.579.400. Untuk dokter sebesar Rp 2.688.500.

Eko Suwanto yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja menambahkan untuk tahun anggaran 2020, besaran untuk GTY/PTY sebesar Rp 500.000 per orang per bulan. “DPRD DIJ juga akan terus mendesak yayasan yang bertanggungjawab terhadap masing-masing sekolah untuk melakukan standarisasi insentif bagi guru-guru mereka. Masih ada insentif guru swasta yang kurang layak dan itu perlu dipikirkan. Yayasan harus memberikan kesejahteraan bagus GTY/PTY,” tegasnya.

Kepada para guru yang tergabung dalam PHSNI (Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia), Eko juga berkomitmen akan memperhatikan masukan maupun usulan yang disampaikan. “Semua itu akan kami jadikan pekerjaan rumah dan akan kami perjuangkan sesuai peraturan perundang undangan,” katanya kemudian. (kus/ila)