RADAR JOGJA – Nama Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) disebut-sebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap lelang proyek rehabilitasi SAH di DPUPKP Kota Jogja. Dengan terdakwa Eka Safitra (ES) dan Satriawan Sulaksono (SS) di  Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial, dan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (15/1).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Asep Permana mendengarkan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memanggil lima saksi. Yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Agus Tri Haryono. Sekretaris Dinas PUPKP Kota Jogja, Wijayanto, Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kota Jogja, Umi Akhsanti, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja, Suwono, dan Staf Intel Kejari Jogja, Fajar Pamungkas Saputro.

Dalam persidangan, JPU KPK Wawan Yunarwanto sempat membacakan berita acara pemeriksaan, terkait pembangunan kantor dinas lingkungan hidup (DLH) Kota Jogja. Muncul permintaan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS) meminta Agus untuk memenangkan perusahan dari Bandung dalam proyek tersebut. Selain itu juga pembangunan Grha Balai Kota, yang awalnya direncanakan pada 2020 ini, dengan pagu anggaran sebesar Rp 110.

Beberapa perusahaan yang disebutkan HS untuk dimenangkan, di antaranya PT PP, PT Nindya Karya dan PT Berantas. Tidak hanya itu, Aman Yuriadijaya, Asisten Bidang Umum untuk memenangkan pekerjaan pada gedung DLH. Ketika hal itu ditanyakan ke Agus, dia hanya menjawab singkat, “Iya betul.”

Wawan mengatakan dalam sidang kali ini dia menanyakan kaitannya dari diluar terdakwa ES dalam kasus suap proyek SAH Soepomo CS. “Sebenarnya bukan tidak ada kaitannya. Tapi masih ada kaitannya dengan pihak-pihak yang ada di DPUPKP,” kata Wawan, ditemui disela ishoma sidang.

Wawan menjelaskan beberapa hal yang dipertanyakan berkaitan dengan adanya keterangan dari saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma sebelumnya. Seperti Gabriella menyebutkan bahwa adanya permintaan uang dari Dinas PUPKP untuk semua rekanan yang menang. “Itu harus memberikan uang terimakasih ke dinas. Dasar itulah yang kita tanyakan kepada Agus yang ada nyambung-nya,” ujarnya.

Wawan menyebut, ada pemberian dari penyedia jasa yang menang lelang untuk tujuan operasional. Tidak hanya itu, juga permintaan dari pihak-pihak yang kemudian ada kaitannya dengan Dinas, Kejaksaan, Kepolisian maupun anggota DPRD Kota Jogja periode 2014-2019. ” Yang dewan untuk purna tugas dikasih Rp 40 juta dari permintaan Rp 75 juta,” bebernya.

Terkait dengan nama-nama yang disebutkan oleh Agus yang menerima dan memberi uang tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan oleh tim JPU. Sebab, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan jika kemudian adanya bukti yang menguatkan terkait aliran uang tersebut. “Ini masih perlu didukung dengan bukti yang cukup karena ini baru sepihak,” jelasnya.

Sementara itu, sebagai saksi Agus Tri Haryono menyebut beberapa pemberian uang tersebut di antaranya  untuk pembangunan masjid Kejari Jogja yang dipatok dengan angka Rp 35 juta. Dalam rangka hari Adiyaksa sebesar Rp 10 juta untuk membantu event lomba Kejati Jogja. Dan Rp 40 juta kepada Komisi C dalam rangka memberikan tali asih saat purna tugas.

Selain itu, ada anggaran yang dikeluarkan untuk ajudan Wali Kota Jogja sebesar Rp 2 juta. Menurut dia, uang itu keberangkatan untuk kepentingan dinas ke Medan. Ditanya oleh JPU, apakah atas nama pribadi ajudan atau dari permintaan Wali Kota Jogja. Agus menjawab atas nama Ajudan. “Kami akomodir karena teman. Dan waktu itu karena dana operasionalnya belum turun tapi sudah diganti meski tidak penuh,” ucapnya.

Selain itu juga disinggung terkait dengan tenaga ahli Wali Kota terkait permintaan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Green House.  Dalam fakta lain, juga terkait permintaan dari Asisten Bidang Umum mengenai salah satu pekerjaan yang diminta dimenangkan seperti Jembatan Muja Muju dan Gedung DLH. “Kalau Asisten karena mitra kerja banyak menanyakan bisa menang nggak dan sebagainya, kami jawab secara normatif sesuai dengan syarat dan aturan lelang kalau tidak sesuai tidak kami menangkan,” jelasnya.

Ketika dikonfirmasi terkait fakta di persidangan, HS menanggapi santai. HS mengatakan, tidak meminta memenangkan perusahaan tertentu, melainkan hanya merekomendasikan. Misalnya mencarikan kontraktor yang berkualitas. “Jangan terjebak pada situasi dlosor-dlosoran harga yang ending-nya tidak berkualitas. Waktu diperhatikan, tidak mengarah pada perusahaan tertentu. Semua tetap mengikuti proses,” jelanya.

Terkait tiga nama perusahaan yang diusulkan HS, menurut dia merupakan yang berkualitas. Kendati demikian semua butuh proses. “Jangan main-main dengan pihak lain. Jangan mau diintervensi kami punya independensi itu ada di ULP,” jelasnya. (wia/pra)