RADAR JOGJA – DPRD DIJ mendorong para petani untuk menggunakan pupuk organik lebih banyak. Karena penggunaan pupuk kimia yang berlebih mebuat kualitas tanah kurang baik sehingga dapat merugikan lahan pertanian. Oleh karena itu dibuat kebijakan penggunaan pupuk organik melalui Peraturan Daerah. Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menilai kesadaran petani untuk menggunakan pupuk organik masih kurang. Padahal, keuntungannya dapat meningkatkan hasil panen sebesar 10-15 persen.

“Tapi petani sulit dikasih tahu, karena itu harus ada kebijakan yang mendorong itu, kami buat Perda agar bisa memaksa pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk bantuan pupuk organik bersubsidi,” jelasnya dalam Rakor dan Penandatanganan SPJB Kios Pupuk Bersubsidi, Kamis (16/1).

Pihaknya sedang  menggodok Perda pelindungan petani yang merupakan Perda inisiatif pertama DPRD DIJ di tahun 2020. Huda juga menyinggung tingginya alih fungsi lahan pertanian di DIJ yang memprihatinkan, mencapai 200 hektar per tahun. Kondisi petani yang kurang menguntungkan, lanjut dia, menjadi salah satu penyebabnya.

“Kami melihat petani di DIJ ini perlu diafirmasi profesinya. Banyak generasi muda kita tidak tertarik lagi sebagai petani karena kurang menguntungkan. Ketertarikan petani untuk alih fungsi lahan sangat besar,” tuturnya.

Perda tersebut menekankan perlindungan seperti afirmasi anggaran terhadap petani. Di antaranya menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, hingga memberikan asuransi ketika petani gagal panen.

Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) Petrokimia Gresik Provinsi DIJ Ilham Darmawan mengklaim stok pupuk organik bersubsidi aman sampai Maret. Perusahaan pupuk BUMN yang menyalurkan pupuk bersubsidi ini memiliki 3 gudang yang mampu menampung 13,500 ton dengan lima mitra pupuk organik di DIJ.  “Di Sleman penjualan pupuk organik meningkat 80 persen, sebelumnya diangka 500 sekarang 940 ton,” ujar Ilham. (sky/tif)