RADAR JOGJA – Penggunaan dana keistimewaan (Danais) untuk membiayai kegiatan di unit pelaksana teknis (UPT) Malioboro dinilai bukan hal baru. Untuk pembahasan danais memang tidak melibatkan legislatif. Tapi dewan boleh diberitahu.

Anggota tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Jogja Kadri Renggono menjelaskan, kegiatan di UPT Malioboro pada tahun sebelumnya sudah menggunakan danais. Hanya bentuknya melalui kuasa pengguna anggaran. Pengguna anggarannya di DIJ, sehingga uangnya tidak ditransfer ke kas daerah. Pada 2020 pola panganggaran dan pelaksanaan danais adalah Bantuan Keuangan Khusus danais. Sehingga uang ditransfer ke kas daerah. “Tentunya harus masuk dalam struktur APBD, baik pendapatan maupun belanjanya,” kata Kadri ketika dikonfirmasi, Jumat (17/1).

Tapi, untuk berapa besarnya danais yang akan ditransfer oleh Pemprov DIJ ke kas daerah Pemkot secara resmi ditetapkan melalui SK Gub tentang evaluasi APBD. “Meski sebelumnya sudah didahului dengan penandatangan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang danais yang di dalamnya juga diinformasikan nama kegiatan, tolok ukur, target kinerja, dan besaran alokasi,” ungkapnya.

Ketika ditanya kenapa tidak diinformasikan ke legislator di DPRD Kota Jogja, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembagunan Setda Kota Jogja itu menjawab, karena menunggu SK Gubernur. Karena alokasi anggaran danais baru diketahui melalui SK Gub maka pada saat pembahasan KUA-PPAS-RAPBD tidak dibicarakan kegiatan yang akan didanai oleh danais. “Pembahasan tentang danais dilakukan oleh Banggar dengan TAPD setelah SK Gubernur tentang evaluasi APBD diinfokan,” jelasnya.

Sedangkan untuk kegiatan di UPT Malioboro yang hanya ada satu kegiatan, karena Pemprov DIJ tidak membolehkan adanya dua sumber dana untuk mendanai satu kegiatan. “Sehingga diputuskan hanya didanai dari danais yang juga telah disetujui oleh Pemprov DIJ,” tuturnya.

Kenapa legislator di DPRD Kota Jogja merasa tidak diberi tahu? “Untuk kepastian terinformasikannya danais kepada dewan, mohon konfirnasi ke Pak Tion (Maryustion Tonang Kepala Dinas Pariwisata) dan Pak Wasesa (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah),” tambahnya.

Paniradya Pati DIJ Benny Suharsono juga menilai untuk pembahasan danais tidak melibatkan DPRD. Hal itu juga berlaku di tingkat Pemprov DIJ, yang tidak melibatkan DPRD DIJ dalam pembahasan danais. “Tapi dewan boleh diberitahu,” ungkapnya.

Benny menambahkan, sesuai peraturan danais digunakan untuk membiayai lima urusan keistimewaan DIJ. Yaitu, kebudayaan, pertanahan, tata ruang, kelembagaan dan pengisian jabatan. “UPT Malioboro kan termasuk lembaga, seperti halnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Dinas Kebudayaan di kota,” ujarnya ketika dikonfirmasi via telepon.

Tapi Benny mengingatkan penggunaanya dilarang digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, honor tim dan membeli perlengkapan kantor. Untuk UPT Malioboro, dimasukkan dalam bagian dari kegiatan. “Untuk ASN di UPT tetap berasal dari APBD kota,” ungkapnya.

Mantan Sekretaris DPRD DIJ itu juga mengomnetari terkait besaran danais yang dikucurkan hingga Rp 6,9 miliar. Menurut dia, anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan harapan untuk melihat wajah Malioboro yang lebih baik. “Kalau masyarakan marah dengan samaph di Malioboro, saya lebih marah dan gela. Anggaran ini sudah disesuaikan dengan output-nya,” jelas mantan Kepala Biro Tapem Setprov DIJ itu. (pra)