RADAR JOGJA – Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) RI pada September 2019 mencatat, rasio gini di DIJ sebesar 0,482. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia. Nilainya lebih tinggi dari rata-rata rasio gini nasional 0,38 persen.

Rasio gini merupakan alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk melalui pendekatan pengeluaran atau spending. Ini mengimplikasikan masih tingginya tingkat kesenjangan penduduk di DIJ.

Peneliti Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect) Ahmad Maruf menilai kondisi tersebut menunjukkan, di tengah ramahnya iklim investasi di DIJ, hanya segelintir kelompok masyarakat yang memperoleh keuntungan. “Yang bisa memborong dan membeli aset kan hanya orang-orang kaya atau kelompok menengah atas,” tuturnya, Jumat (17/1).

Kelompok ini, lanjut Maruf, telah menguasai sektor ekonomi sekunder dan tersier. Yakni industri jasa dan manufaktur. Sementara kontribusi ekonomi di sektor primer atau pertanian yang bertumpu dan melekat pada masyarakat pedesaan terus anjlok. “Kontribusi sektor primer tinggi, tapi terus menurun rasionya. Sementara jumlah penduduk pedesaan flow-nya tetap naik. Ini salah satu penyebab ketimpangan di Jogja terus bertahan,” tegasnya.

Dosen Fakultas Ekonomi UMY itu menambahkan, dalam konteks pertumbuhan, investasi untuk membangun pusat perekonomian baru memang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Buktinya, dengan adanya proyek strategis nasional Yogyakarta International Airport pertumbuhan ekonomi Kulonprogo menjadi tertinggi se-Jawa. Mencapai di atas 15 persen. “Implikasinya, ketimpangan pendapatan di Kulonprogo jadi memburuk karena orang yang berkesempatan menikmati aset adalah orang-orang yang sudah memiliki aset tinggi,” paparnya.

Maruf juga menilai, fenomena ketimpangan di DIJ sebagai hal yang kompleks. Sebab, indikator kemiskinan tak hanya dapat diamati melalui tolak ukur pengeluaran seperti yang dilakukan oleh BPS. Melainkan juga dipengaruhi faktor budaya dan sosial masyarakat setempat.

Kultur kemiskinan di DIJ, dari geografisnya berada di Gunungkidul dan Kulonprogo. Kultur masyarakat di wilayah itu adalah budaya konsumsi demi setitik atau berhemat. Masyarakat juga memiliki beragam kepemilikan aset seperti hewan ternak dan pertanian. Uang tidak melulu dibelikan barang konsumtif melainkan ditabung atau untuk membeli alat produksi. “Orang Gunungkidul memilih menanam jati, satu pohon jati ada yang ditawar 30 juta tapi kepemilikan (aset) tidak dihitung sebagai indikator kemakmuran (oleh BPS),” jelasnya.

Hal ini berbeda dengan kultur masyarakat kota dengan tingkat konsumsi yang cepat dan tinggi. Dalam struktur ekonomi perkotaan, alat produksi dikuasai pada sektor sekunder dan tersier. Keuntungan terbesar dikuasai mayoritas orang perkotaan. Implikasinya, semakin banyak pendapatan semakin banyak spending belanja. Maka apabila ketimpangan diamati menggunakan tolak ukur spending, ketimpangan akan semakin tampak. “Misalnya anak muda sekarang cari tiket murah liburan ke luar negeri itu sudah jadi hal biasa. Dari kultur sosial masyarakat desa belum biasa,” jelasnya.

Dia juga menyoroti kemiskinan dari sisi pengeluaran. Yakni konsumsi belanja rokok yang menjadi nomor satu di DIJ. Bahkan mengalahkan konsumsi beras. Salah satunya berimplikasi ke kesehatan. “Lebih jauh, tentu yang ambil untung adalah orang-orang di sektor perdagangan dan toko berjejaring dengan omset besar,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengakui adanya masalah ketimpangan wilayah dan tingginya angka kemiskinan DIJ yang berada di atas angka rata-rata nasional.

Untuk menghadapi masalah perlu dibangun titik-titik pembangunan ekonomi yang memerlukan dukungan arah kebijakan.

“Ketimpangan masih menjadi masalah mendasar di DIJ. Proyek investasi unggulan padat karya yang melibatkan masyarakat patut dipelajari dan kembangkan,” ungkapnya beberapa waktu lalu. (tor/pra)