RADAR JOGJA – Proses validasi bidang tanah yang dilalui tol Jogja- Solo telah mencapai 90 persen. Validasi telah dilakukan di sejumlah wilayah meliputi Bokoharjo, Prambanan dan sejumlah desa di Kalasan meliputi Tamanmartani serta Purwomartani.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ Krido Suprayitno menjelaskan, validasi dilakukan guna memastikan akurasi kepemilikan tanah. Proses ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan konsultasi publik, sehingga pelaksanaannya menjadi tepat sasaran.

Dia mencontohkan, saat proses validasi dilakukan di Desa Purwomartani, sebanyak 15 orang tidak menghadiri kegiatan. Saat ditelusuri, ternyata kepemilikan tanah sudah beralih tangan pada pemilik baru.

“Ini yang kita validasi. Sehingga ke depan saat kami menyelenggarakan konsultasi publik, tidak salah mengundang pemilik tanah” jelas Krido, Kamis (23/1).

Konsultasi publik atau proses pengadaan tanah ditargetkan berlangsung pada awal Maret. Ini dilakukan setelah sosialisasi. Pada intinya, mewujudkan kesepakatan antara pemprov dengan pemilik tanah terdampak. “Pada prinispnya masyarakat apakah setuju kalau wilayah yang dimaksud ada program jalan bebas hambatan. Nanti bakal ada penandatanganan surat pernyataan,” paparnya.

Dia menjelaskan, jumlah peserta konsultasi publik di Kecamatan Purwomartani ada 635 pemilik tanah, Desa Bokoharjo ada 232 orang, Tamantirto sebanyak 240-an, dan Tirtomartani sekitar 150 warga.

Proses paling berat untuk melakukan validasi, lanjut dia, terdapat di Kecamatan Depok, Ngaglik, dan Mlati atau daerah sekitar kawasan Ringroad. Penyebabnya adalah kepadatan permukiman yang ada di kawasan tersebut. “Kami mengkalkulasi agar masyarakat bisa menerima utuh. Kami akan masuk (sosialisasi) ke sana Februari,” tuturnya.

Sejauh ini Dispertaru DIJ telah melakukan sosialisasi di Desa Bokoharjo, Purwomartani, Selomartani, Tirtomartani, dan Tamanmartani. Sedangkan Minggu depan, sosialisasi akan berlanjut di Desa Tlogoadi dan Tirtodadi khusus untuk trase Jogja Solo.

Setelah konsultasi publik, proses selanjutnya adalah penetapan lokasi (penlok) yang diterbitkan melalui surat keputusan Gubernur. Dilanjutkan dengan pembentukan tim pelaksana pengadaan tanah (P2T) dan satgas yang akan membantu proses pembebasan lahan. “Akhir tahun ditargetkan penlok bisa muncul,” ucapnya.

Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) DIJ Tjipto Haribowo mengatakan, setelah melalui beragam proses, Pemprov DIJ diharap juga bisa mempersiapkan lahan relokasi bagi warga apabila ada warga yang menginginkan langkah relokasi.

“Apakah sudah siap bangun atau belum. Kemudian, tergantung juga dengan hasil negosiasi antara pemprov dan pemilik lahan, tentang kesetaraan nilai tanah yang dibebaskan dengan penggantinya,” ujarnya.

Jika warga setuju direlokasi, lahan pengganti pun harus segera dibangun oleh Pemprov DIJ. Sehingga, saat pembangunan jalan tol dimulai warga sudah mendapat kejelasan mengenai lokasi atau lahan relokasi yang akan mereka tempati. “Harus diperhitungkan juga tentang aksesbilitas lahan, agar tak mempersulit mobilitas,” tutupnya. (tor/bah)