RADAR JOGJA – Dari total penduduk DIJ 3.645.487 orang terdapat wajib KTP sebanyak 2.790.485  orang. Dari sejumlah itu sebesar 2.781.908 atau 99,69 persen sudah melakukan perekaman e-KTP. Masih ada 8.577 orang atau 0.31 belum lakukan perekaman KTP elektronik.

Ketua Komisi A DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto mengatakan, saat kunjungan ke Depok mendapatkan informasi bahwa data per 31 Desember 2019 masih ada 8.577 orang belum lakukan perekaman KTP elektronik. Dari sejumlah itu, di Sleman ada 2.581, Kulonprogo 3.509, Bantul 1.199, Gunungkidul 216, dan Jogja 1.072 orang.

”Pemprov DIJ berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk lakukan percepatan perekaman dan masyarakat kita ajak untuk aktif melakukan pendaftaran dan perekaman KTP elektronik,” ujarnya usai melakukan kunjungan kerja lapangan ke Kantor Kecamatan Depok, Sleman, DIJ, Kamis (23/1).

Kunjungan lapangan juga dihadiri seluruh pimpinan dan anggota Komisi A DPRD DIJ di antaranya Retno SuDIJanti, Bambang SM, Sudaryanto, M. Syafii, M Hifni, Siti Nurjanah, KPH Purboniningrat, Heri DP, Steven Handoko, Sutemas dan  beserta Biro Tapem DIJ.

Selain pelayanan perekaman KTP elektronik, dia juga merekomendasikan pemerintah dapat meningkatkan layanan kependudukan bagi masyarakat. Selain layanan KTP elektronik, Akta Kelahiran yang sudah bagus. Saat ini masih ada layanan kependudukan harus ke Disdukcapil.

Sesuai amanat Perda 9/2015 seluruh layanan kependudukan untuk menjamin masyarakat memiliki dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting misalnya akta kelahiran, KIA, KTP, KK, akta kematian dan lain lainnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

”Pasal 6 Perda 9/2015 Pemda harus menjadikan Kecamatan sebagai pusat layanan kependudukan. Hal ini untuk memudahkan layanan bagi masyarakat. Pemda dapat bentuk UPTD instansi pelaksana di setiap Kecamatan,” tegas Eko.

Pelayanan kependudukan secara maksimal di tiap kecamatan perlu diupayakan, dengan harapan pelayanan publik urusan kependudukan bisa lebih baik lagi.  ”Dengan demikian, pendataan penduduk pun menjadi penting. Dimulai darI perekaman e-KTP ini,” timpal Wakil Ketua Komisi A DPRD DIJ Suwardi.

Karena itu, lanjut Suwardi, Komisi A DPRD DIJ siap memberikan dukungan kepada pemda DIJ agar implementasi pelayanan sesuai amanat Perda No 9/2015 bisa maksimal. Komisi A DPRD DIJ juga mendorong pemda DIJ agar memiliki big data kependudukan. (kus/ila)