RADAR JOGJA – Saat Pemkot Jogja sibuk mengurusi dampak sosial di Malioboro, Pemprov DIJ bersiap melanjutkan penataan kawasan Malioboro. Kini terkait pembangunan dan penataan fasad di kawasan Malioboro

Dinas Kebudayaan DIJ tengah mematangkan Detail Engineering Desain (DED). Penataan bertujuan agar fasad Malioboro seragam sesuai dengan tema bangunan yang mengacu pada warisan budaya dulu kala.

Kepala Kundha Kabudayan atau Dinas Kebudayaan DIJ Aris Eko Nugroho mengatakan, penataan dimulai dari kawasan Ketandan. Dilakukan secara perpenggal tiap bangunan. Ini dilakukan mengacu pada kesiapan penerima hibah. “Kami lihat di lapangan, karena ini hibah, jadi harus melihat kesiapan paguyuban atau penerimanya,” jelasnya kemarin (27/1).

Sebelum dilakukan pengerjaan, Pemprov DIJ tengah melakukan proses pelelangan terkait pengerjaan DED. Sejak dua tahun lalu, pengerjaan DED sudah terselesaikan sebanyak 40 desain. Pada tahun ini, Aris menargetkan penyelesaian lebih dari 20 DED. “Totalnya ada 180 penggal bangunan dari Pasar Beringharjo hingga sebelum Hotel Inna Garuda. DED baru selesai 40, berarti masih kurang banyak,” imbuhnya.

Dia memperkirakan masa penyelesaian DED membutuhkan waktu dua hingga empat bulan. Namun Aris berharap agar proses pembuatannya jangan sampai memakan waktu empat bulan atau lebih. Sebab eksekusi pembangunan fasad bisa terancam diundur.

Pembuatan DED dan pembangunan nantinya dilakukan oleh pihak ke tiga. “Jadi kami lelangkan, kalau ada pemenang mereka yang membuat DED nya. Kita juga menyiapkan paguyuban sebagai penerima (hibah) tadi,” katanya.

Mantan Kepala Bidang Anggaran Belanja DPPKA DIJ itu menambahkan, penataan fasad Malioboro tak bisa dilakukan serampangan. Melainkan juga memperhatikan keberadaan benda dan bangunan cagar budaya di kawasan Malioboro. Proses pembangunan akan dikawal oleh Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah DIJ. Sedangkan untuk non BCB juga dilakukan seragam menurut konsep yang sudah ditetapkan. “Namun sampai hari ini, fasad Malioboro belum menyentuh (pembangunan) fisik,” paparnya.

Sedangkan untuk masalah pendaan, kajian DED telah menghabiskan biaya sekitar Rp 8,6 miliar. Dengan rincian 10 fasad menghabiskan dana Rp 2,3 miliar pada 2018. Sedangkan pada 2019 dana Rp 6,3 miliar digelontorkan untuk kajian 30 fasad. Estimasi ongkos kajian satu fasad membutuhkan biaya sekitar Rp. 300 juta – Rp. 500 juta. Seluruhnya dialokasikan melalui Dana Keistimewaan DIJ. (tor/pra)