RADAR JOGJA – Kebijakan penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintah daerah, membuat resah para Guru Tidak Tetap (GTT) honorer (K2). Apalagi, kebutuhan  Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah masih belum mencukupi. Sehingga keberadaan guru honorer sejatinya sangat dibutuhkan untuk mengatasi kekosongan tenaga pendidik.

Di SMP N 2 Banguntapan misalnya. Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih kurang. Kepala Sekolah SMP N 2 Banguntapan Purwanto menyebut, jumlah guru PNS saat ini sekitar 28. Sedangkan GTT sebanyak delapan orang dari total lebih 30-an pegawai.

”Kalau memang itu mau dihapus, siapa yang akan menggantikan guru-guru itu mengajar,” ungkap Purwanto dihubungi Radar Jogja, Selasa (28/1).

Di sisi lain mencari guru linear sesuai bidangnya juga tak mudah. Sedangkan, pendidikan harus terus berjalan. Guru tetap dibutuhkan guna mengisi setiap mata pelajaran.

“Kalau pemerintah siap menggantikan tidak masalah,” ungkapnya.

Hal itu juga diresahkan oleh kalangan K2. Ketua Forum Komunikasi K2 Kabupaten Bantul Sudarman menyatakan tidak setuju terhadap  keputusan MenPAN RB tentang wacana penghapusan tenaga honorer itu. Kecuali, ada pertimbangan khusus. ”K2 dihapuskan tetapi guru honorer yang ada diselesaikan dulu. Paling tidak K2 dinaikkan menjadi PNS ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” jelasnya.

Dengan begitu, tidak ada keresahan di kalangan pendidik tidak tetap tersebut. Apalagi banyak K2 yang sudah mengajar hingga puluhan tahun.

Pria yang juga guru bantu di sebuah sekolah negeri ini mengaku sudah 20 tahun mengabdi. Hingga kini statusnya masih honorer. Dia meminta Pemerintah Pusat tegas dalam membuat kebijakan. Sehingga tidak merisaukan masyarakat.

“Ya, kalau honorer ditiadakan monggo. Tapi selesaikan dulu yang sekarang. Jangan malah menambah dengan rekrutmen guru-guru yang baru,” ucapnya.

Dikatakan pengajuan K2 menjadi PNS maupun P3K sudah diajukan sepuluh kali sejak MenPAN RB era Presiden SBY hingga kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun, seiring pergantian presiden pun belum mendapat respons.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul Isdarmoko menyebut, Bantul kekurangan guru PNS. Meski telah dilakukan rekruitmen PNS tetapi belum mampu memenuhi kekosongan tenaga pendidik. Terutama kurangnya tenaga pendidik ASN di Sekolah SD.

“Saat ini kekurangan guru SD ASN itu lebih dari 700. Sementara setiap bulannya selalu ada yang pensiun,” ungkapnya.

Padahal, setiap SD setidaknya memiliki guru kelas yang PNS, paling tidak enam orang. Ditambah satu kepala sekolah, guru agama, dan guru olahraga. Sementara untuk SMP, masih kekurangan guru PNS sekitar 400-an.

“Untuk memenuhi itu sekolah tetap mengangkat guru honorer,” ungkapnya. (mel/bah)