RADAR JOGJA- Sidang lanjutan gugatan sembilan atlet Kota Jogja yang gagal berlaga di ajang Pekan Olahraga Daerah (Porda) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) XV 2019 kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, Kamis (30/1). Persidangan tersebut dipimpin oleh hakim ketua Asep Permana.

Dua saksi dihadirkan dalam persidangan kemarin, yakni Binpres KONI Kota Jogja Rino Pattiasina dan Muhammad Irham. Kedua saksi tersebut menilai yang seharusnya menjadi penentu status seorang atlet sebelum tampil di ajang Porda DIJ adalah Pengurus Daerah (Pengda) Cabang Olahraga (Cabor). Pasalnya, Pengda Cabor masing-masing dinilai lebih mengetahui status atlet-atlet tersebut.

Rino menjelaskan, dari sembilan atlet KONI Kota Jogja yang didiskualifikasi, banyak diantaranya yang ditetapkan tanpa berkoordinasi dengan Pengda Cabor terkait. Padahal menurutnya, Pengda Cabor lah yang lebih mengerti proses seorang atlet masuk di suatu daerah. “Jadi sebelum menentukan status atlet, Pengda Cabor itu harus diajak koordinasi agar statusnya jelas,” terangnya.

Senada dengan Rino, saksi lain Irham juga mempertanyakan KONI DIJ yang tak berkoordinasi terlebih dulu dengan Pengda Cabor sebelum menentukan status atlet. Selain itu, Irham yang dihadirkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Kota (Askot) PSSI Kota Jogja turut memberikan contoh kasus salah satu atlet sepakbola asal Kota Bagus Triatmojo.

Saat itu, kata Irham, Bagus dinyatakan sebagai atlet profesional. Sehingga dilarang tampil di ajang Porda XV oleh KONI DIJ. “Setelah kami konfirmasi ke PSSI DIJ dan ke PSSI Pusat ternyata status Bagus itu sudah amatir,” bebernya.

Irham juga menjelaskan soal masalah status atlet profesional. Dia mengatakan tidak semua atlet yang tampil di Porda 2019 memakai surat mutasi. Sebab, terdapat lima atlet tim sepakbola putri Kota Jogja yang sebelumnya memperkuat Bantul. “Lima pemain kami hanya pindah KTP dan KK dari Bantul ke Joga tapi bisa bermain. Namun, kenapa Octa Berti dengan kasus yang sama tidak bisa tampil?,” ujarnya. (ard/bah)