RADAR JOGJA – Menarik investor menanamkan modalnya di DIJ, Pemprov DIJ tengah merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri kreatif di Piyungan, Bantul dan Sentolo, Kulonprogo. Pada awal bulan ini,  Pemprov DIJ akan mengajukan dokumen penetapan KEK pada Pemerintah untuk dievaluasi oleh sembilan kementerian.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Budi Wibowo menuturkan, untuk merealisasikan KEK, Bappeda Bantul dan Kulonprogo telah menyerahkan dokumen persetujuan KEK ke Pemprov DIJ. “Maka semua persyaratan untuk pengajuan sudah siap dilayangkan ke pusat. Akan kami serahkan ke dewan nasional KEK pada 5 Februari,” paparnya, Minggu (2/2).

Realisasi KEK industri kreatif memperhatikan kompetensi masyarakat DIJ yang banyak berkecimpung dalam usaha industri kreatif. Dia mencontohkan, untuk kawasan Piyungan, pada awal tahun ini mampu mengekspor 50 kontainer produk kerajinan yang dikerjakan oleh 1.000 pekerja rumahan.

Dalam pengembangan KEK, Gubernur DIJ akan menjadi ketua dewan pengawas KEK. Ini dilakukan agar Pemrov DIJ bisa mengawasi dan mengendalikan secara langsung terkait pengembangan KEK. Sedangkan untuk administrator KEK akan diangkat oleh Gubernur. “Mereka (administrator) memiliki beban dan tugas yang berat, karena sumber dayanya bisa berasal dari Pemprov maupun kabupaten/kota,” katanya.

Dia melanjutkan, keberadaan KEK diharap juga mampu memberi kemudahan bagi investor. Sebab kawasan itu akan memberikan kepastian dalam lokasi pembangunan industri. Kawasan ekonomi khusus juga memberi banyak kemudahan dalam bentuk insentif dan pajak. Ini sejalan dengan UU No. 39/2009 tentang KEK bahwa ada kemudahan yang didapatkan investor dalam meningkatkan produk suatu industri. “KEK diharap dapat mempermudah proses investor masuk dan memperlancar ekspor sehingga volume produksi juga bertambah,” tuturnya.

Budi menambakan, izin lokasi KEK masih bisa diperluas menjadi 220 hektare untuk Piyungan. Dan 382 hektare di Sentolo. Sehingga penyelenggaraannya dibutuhkan dukungan oleh semua pihak.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengatakan, lahan untuk KEK bisa diperluas dari perencanaan awal. Untuk lahan di KEK Piyungaan sendiri akan menggunakan tanah kas desa. Sehingga proses sewa perlu dilakukan pembahasan lebih detail. “Prinsipnya KEK 50 hektar itu sudah bisa. Kalau Piyungan 100 hektar, Kulonprogo 50 kalau tidak salah. Sebelahnya masih kosong, jadi kalau ditambah masih bisa. Untuk Piyungan ada tanah kas desa. Bagaimana berproses sewanya dengan lurah. Itu sebagai persyaratan agar investor dapat menguasai tanah. Kurang itu saja,” tuturnya di Kompleks Kepatihan beberapa waktu lalu. (tor/pra)