RADAR JOGJA – Pelanggaran alih fungsi bangunan masih terjadi di Kota Jogja. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja menemukan bangunan tanpa izin yang dijadikan pondokan di Umbulharjo. Pemiliknya baru sebatas diberi peringatan.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto mengatakan saat penertiban sepekan yang lalu pemilik bangunan tidak bisa menunjukkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun berkas lain pada bangunan yang difungsikan sebagai kos-kosan ekslusif itu. “Kemarin baru satu yang coba kami klarifikasi, tapi yang bersangkutan belum bisa menunjukkan izin,” kata Agus, Senin (3/1).

Guswin, sapaanya, menambahkan untuk pengawasan maraknya bangunan yang disalahfungsikan tersebut dia tetap melakulan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu wilayah masing-masing. Yaitu Kecamatan. Sebab setiap Kecamatan juga mengampu tidak hanya pengawasan melainkam pembinaan bagi yang melanggar. “Ya kami tetap kerjasama dengan wilayah melalui anggota kami yang di-BKO kecamatan,” jelasnya.

Sementara, Camat Umbulharjo, Rumpis Tri Mintarta membenarkan adanya temuan bangunan yang digunakan sebagai kos-kosan eksklusif di wilayahnya. Dengan bangunan mengarah pada home stay yang ditarif secara harian. “Belum lama ini kami ke lokasi ternyata memang belum ada izinnya sama sekali,” bebernya.

Dia sudah memberikan peringatan kepada pemilik. Yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan perizinan atas bangunan yang dioperasionalkan tersebut. “Tapi ya setelah itu mestinya pengelola bisa mengurus izinnya,” ucapnya.

Menurut dia, bangunan tersebut bukan mengarah pada sebuah bangunan pondokan. Sehingga tidak pas jika pengurusan izin sebagai bangunan pondokan. Sebab operasionalnya menggunakan tarif harian. “Kalau pondokan kan untuk sewa minimal 30 hari. Kira-kira itu juga lebih dari 10 kamar,” pungkasnya.

Berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi bangunan maupun adanya kepemilikan izin pondokan yang disalahgunakan di luar fungsi tersebut yang tidak sesuai dengan IMB. Dia akan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pengelola hingga surat peringatan. Pengawasan secara struktural dilakukan bekerjasama dengan kampung panca tertib. “Kalau masih melanggar nanti kami yang cabut perizinannya. Tapi kalau masalah yustisi tetap ditangani oleh Satpol PP,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja, Gatot Sudarmono menuturkan pengawasan dan perizinan ada di setiap wilayah masing-masing di Kecamatan yang melibatkan RT/RW dalam membuat tata tertib pondokan. Salah satunya yakni harus ada nama pondokan jika diperuntukkan perempuan harus diisi oleh perempuan.

“Sebenarnya bisa membuat laporan kalau ada pelanggaran izin yang dikeluarkan. Bisa ke Satpol PP untuk dilakukan penegakan,” katanya. (wia/pra)