RADAR JOGJA – Permintaan DPRD DIJ untuk memiliki gedung baru, mendapat lampu hijau. Pemprov bakal mewujudkan rencana itu. Proses pengadaan gedung baru saat ini tengah memasuki tahap kajian penetapan lokasi pembangunan.

Peninjauan lokasi mengambil tempat di Lapangan Panahan, Jalan Kenari, Timoho, Kota Jogja, Rabu (5/2). Gedung baru akan mengambil lahan seluas satu hektare dari kawasan tersebut. Sehingga, lapangan tetap bisa digunakan.

Nantinya gedung lama akan diserahkan kembali ke pihak Keraton Jogjakarta. Sedangkan gedung baru akan dikelola Pemprov DIJ. “Yang punya kebijakan tetap Ngarso Dalem. Secara kemampuan juga tidak mungkin selesai dalam satu tahun anggaran. Sistemnya terbuka agar semua bisa melihat,” katanya.

Untuk desain bangunan, ia ingin agar konsepnya menjadi gedung rakyat. Memiliki fungsi sebagai ruang publik dan wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. “Tidak ingin jadi kantor, kan gedung rakyat. Jadi desainnya tidak seperti kantor mutlak,” paparnya.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengakui telah memberikan izin terkait pembangunan gedung baru. Ia ingin gedung baru terlihat mungguh atau pantas. “Saya mau bangunan itu kelihatan bagus, kelihatan mungguh. Jadi lembaga dewan tidak sekadar punya kantor, tapi punya pencerminan yang bagi saya wangun,” terangnya.

Sedangkan untuk gedung lama direncanakan akan digabung dengan pembangunan Urban Development Museum di sebelah utara. Saat ini pembangunannya juga masih tahap perencanaan. “Dijadikan satu dengan sebelah utara untuk Urban Development Museum. Kami lihat biayanya dulu,” jelasnya.

Terkait basic desain gedung baru kini masih dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ. Diperkirakan memakan waktu 3-4 bulan. Setelah ada desain dasar, baru dilanjutkan kajian terkait detail engineering desain (DED).

“Desain lebih pada arsitektur, bentuk ruang, dan penataan ruang. Nanti kami presentasikan ke pimpinan dewan dan Ngarso Dalem,” jelas Kepala Bidang Cipta Marga Dinas PUP-ESDM DIJ Arief Azazie Zain.

Untuk kajian basic desain memakan biaya sekitar Rp 300 juta. Untuk estimasi biaya DED, dia memprediksi Rp. 750 juta. Namun untuk kajian DED belum dilakukan penganggaran. Terkait estimasi anggaran pembangunan gedung baru dia belum bisa memberi tahu, sebab hal itu bergantung dengan pembentukan basic desain.

Di gedung baru, bakal ada pelataran yang cukup luas di bagian depan. Salah satu fungsinya sebagai ruang publik. Ini ditujukan agar masyarakat bisa menikmati arsitektur bangunan. Juga bisa menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi.

“Sosok bangunan harus representatif dan menjadi landmark DPRD DIJ. Kami coba terjemahkan dari konsep bentuk bangunan, termasuk arsitektur Jogja seperti apa dan karakter bentuk gedung dewan. Akan kami rumuskan dulu,” jelas Arief. (tor/laz)