RADAR JOGJA – Sebanyak 214 bidang tanah di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, akan terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Tidak hanya tanah hak milik, bangunan yang terdampak juga termasuk ruko, kampus, perkantoran, dan bangunan yayasan.

Kepala Desa Condongcatur Reno Candra Sangaji menjelaskan, ada kemungkinan luasan bidang tanah terdampak tol yang ada di Desa Condongcatur bertambah. Namun, hal ini masih menunggu pendataan dari pihak terkait. “Mungkin ada yang terlewatkan, satu atau dua nanti kami akan ulangi pendataannya,” tutur Reno usai sosialisasi pembangunan tol Jogja-Solo di Balai Desa Condongcatur, Selasa (4/2) malam.

Melihat banyaknya usaha dan dinilai produktif, Reno berharap nantinya masyarakat tidak dirugikan. Pihak pemerintah bisa meminimalisasi dampak negatif dari pembangunan jalan tol Jogja-Solo ini.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Jogja-Solo Wijayanto menjelaskan, panjang tanah terdampak tol di Kecamatan Depok sekitar tujuh kilometer. Dengan lebar jalan tol sekitar 30 sampai 70 meter, sesuai dengan konstruksinya.

Pembangunan, tambah Totok, akan berdampak pada bangunan yang ada di pinggir Ring Road Utara. Di antaranya, Polda DIJ, Universitas Amikom, Stikes Guna Bangsa, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY). Meskipun begitu, dipastikan kampus yang terdampak hanya halamannya. “Paling banyak adalah ruko,” beber Totok.

Menurut Totok, 214 bidang tanah yang terdampak di Condongcatur memiliki luasan sebesar 119.524 meter persegi. Dengan ganti untung yang akan ditawarkan jelas lebih besar dibandingkan kawasan pedesaan. Mengingat wilayah Depok adalah kawasan industri dan perdagangan.

Sedangkan untuk desain tol yang akan melintasi Ring Road Utara, Totok memastikan akan menyesuaikan kembali. Ini karena sebelumnya sudah ada perubahan desain tol di wilayah Simpang Empat Monumen Jogja Kembali (Monjali). “Yang awalnya elevated di Monjali, diubah menjadi at grade. Nantinya di daerah Kentungan juga sebagian akan dibuat at grade,” tambah Totok.

Perubahan elevated (melayang) menjadi at grade (lewat bawah) tambah Totok, adalah untuk tidak merusak garis imajiner. Totok mengaku, saat ini usulan masih disampaikan kepada Gubernur DIJ Hamengku Buwono X terkait desain seperti apa yang akan disetujui.

Terpisah, Rektor Universitas Amikom Suyanto menjelaskan, adanya pembangunan tol akan berdampak baik pada kampusnya. Ini karena bangunan kampus yang awalnya agak ke dalam, nantinya akan makin jelas terlihat dari jalan.

Menurut Suyanto, luasan terdampak tol hanya berjarak delapan meter dari jalan dan dikalikan dengan lebar halaman yang dibutuhkan. “Tulisan muka Universitas Amikom Jogjakarta malah kelihatan langsung. Tadinya di dalam,” ujarnya.

Tidak hanya menguntungkan bagi kampus, kerelaan tergusurnya halaman Amikom juga dianggap menjadi bentuk perguruan tinggi ini mengutamakan kepentingan masyarakat luas, daripada kepentingan Amikom sendiri.

Rektor UPNVY Irchas Effendy menuturkan, terdampaknya kompleks kampusnya akan bertepatan dengan tahapan penyusunan masterplan kampus. Sehingga, secara umum tak ada kendala berarti yang dialami UPNVY, ketika mengetahui menjadi salah satu institusi terdampak tol Jogja-Solo.

Irchas mengaku, untuk bisa mengkaji lebih jauh dampak tol terhadap kampus, pihaknya berharap dapat melihat desain detail tol. Karena apabila sampai masuk area kampus, maka patung ikonik yang selama ini menjadi penanda universitas, bisa saja tergusur. “Kena gedung Menwa, beberapa ATM dan pos satpam kalau sampai yang terdampak sekitar 10 meter,” ungkap Irchas.

Sementara itu, Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto mengatakan jajarannya belum mengetahui secara pasti luasan bidang yang terdampak. Di satu sisi pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun pusat.
Pertimbangannya, pembangunan tol adalah rencana strategis bangsa. Berupa pelayanan kepentingan publik dalam bidang sarana dan prasarana transportasi.

“Jujur belum tahu kena berapa meter lahan terdampak. Kalau memang Mapolda kena proyek tol, kami akan mendukung kebijakan dari pemerintah,” jelas Yuliyanto saat ditemui di Mapolsek Ngaglik, Rabu (5/2).

Perwira menengah dengan tiga melati ini juga belum mengetahui secara detail luasan lahan. Termasuk besaran harga yang diberikan sebagai kompensasi. Berapa pun besarannya, Polda DIJ siap mendukung.

“Harus legawa berapa pun luasan dan ganti ruginya karena ini adalah kepentingan khalayak luas. Tapi kami tetap mendalami dengan melibatkan tim dari Polda,” kata mantan Kapolres Sleman ini.

Disinggung mengenai kemungkinan kepindahan Mapolda jika yang terdampak nantinya cukup luas, Yuliyanto tidak serta merta mengiyakan. Terlebih jika dampak dari pembangunan tol hanya memanfaatkan sebagian kecil lahan. Itulah mengapa jajarannya terus memantau kajian yang masih berjalan.

“Belum fix bicara sampai sanalah (pindah Mapolda), termasuk Polsek-Polsek yang terdampak. Apapun itu, kami siap mendukung program pembanguan nasional. Tapi kalau misal dampaknya besar, bisa jadi pindah ke lokasi yang lebih luas dan bagus,” ujarnya. (eno/inu/laz)