RADAR JOGJA – Pemprov DIJ berupaya menyelesaikan tahap penyusunan draf  Peraturan Gubernur (Pergub) untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Salah satu alasan perumusan Pergub ini juga untuk merespons maraknya aksi kekerasan jalanan atau klithih di DIJ. Penyusunannya ditarget selesai selambat-lambatnya akhir Februari ini.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menyebut, Pergub tak secara langsung membahas mengenai klithih. Melainkan berorientasi untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Keluarga tangguh digadang-gadang dapat menekan aksi kenakalan remaja.

Menurutnya, aksi klithih disebabkan karena rentannya hubungan antara anak dengan anggota keluarganya. “Pergub berkaitan bagaimana membangun keluarga yang tangguh. Kalau keluarga itu punya persoalan, kita harus bisa membangun dialog dengan keluarga itu. Apa yang mungkin bisa kita bantu,”  jelas HB X, akhir pekan kemarin (8/2).

Gubernurt menampik maraknya aksi klithih karena faktor ekonomi. Sebab, mayoritas pelakunya memiliki sepeda motor. Bahkan ada juga pelaku dari kalangan menengah atas. Namun mereka kurang mendapat perhatian dari orang tuanya.

Oleh karena itu mendeteksi masalah pada keluarga dianggap menjadi solusinya. “Dari survei, pelaku mayoritas punya masalah dengan keluarganya,” jelas bapak lima puteri yang juga raja Keraton Jogja ini.

HB X mengatakan, walaupun berorientasi pada keluarga, Pemprov tak akan melakukan intervensi pada kehidupan keluarga. Namun lebih untuk memahami permasalahan yang terjadi pada keluarga. Tugas ini akan dilaksanakan oleh kelompok kerja (pokja) di dalamnya yang juga melibatkan ahli seperti psikolog. “Telah disepakati kami akan membentuk pokja,” terangnya.

Pendekatan keluarga dianggap penting karena pendekatan hukum selama ini tidak efektif menyelesaikan akar permasalahan klithih. Buktinya aksi kejahatan jalanan tanpa sebab jelas ini ini masih marak hingga kini. “Kalau tidak pernah dilakukan dialog dan hanya tindakan hukum, juga tidak akan menyelesaikan masalah,” terangnya.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menyebut, Pergub masih dalam proses kajian oleh tim. Membahas mengenai regulasi dan formulasi yang tepat terkait pelaksanaan peraturan. Tim terdiri atas beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIJ dan Dinas Pendidikan DIJ. Juga melibatkan ahli psikologi maupun sosiologi.

“Kami akan mencari akar masalahnya. Dengan adanya Pergub Ketahanan Keluarga, diharapkan masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya bagaimana mengkondisikan supaya anak-anak itu mendapat pendidikan yang lengkap. Mulai dari keluarga, sosial masyarakat, dan sekolah,” tandasnya. (tor/laz)