RADAR JOGJA –  Pemkot Jogja mulai bertindak tegas. Penginapan harian tidak berizin di Kecamatan Umbulharjo, Kota Jogja, diberhentikan sementara operasionalnya oleh Satpol PP. Dasarnya adalah Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Kepala Satpol PP Kota Jogja  Agus Winarto mengakui, operasional penginapan yang digunakan sebagai kos-kosan ekslusif harian itu sementara dihentikan. Ini karena pihak pengelola tidak bisa menunjukkan izin pondokannya.

Pengelola pondokan pun akan diajukan ke PN Jogja dalam kasus tindak pidana ringan (tipiring). Sanksi dari perda itu berupa hukuman penjara maksimal tiga bulan dan denda paling banyak Rp 7,5 juta. Untuk pondokan sewa secara normatif harus satu bulan atau 30 hari. “Besar tipiring yang berwenang menentukan hakim. Kami tidak bisa intervensi. Tapi inginnya sesuai perda,”  kata Agus.

Meski sudah dihentikan sementara dalam operasional hariannya, pengelola penginapan tetap masih dalam pengawasan atpol PP wilayah kecamatan. Bangunan itu dilarang operasional sebelum mengurus izin homestay atau pondokan. “Itu boleh operasional tapi bulanan, sesuai izin yang diajukan nanti seperti pondokan,” terangnya.

Menurutnya, meski perizinan melalui Online Single Submission (OSS), jika izin mendirikan bangunan (IMB) belum terbit tetap tidak boleh operasional. Sebab harus ada proses analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Maka, Satpol PP akan prioritas melakukan pengawasan terhadap pondokan, hotel virtual, maupun kos-kosan eksklusif. “Kami akan lihat betul izinnya. Kalau perizinan tertib, mulai sosialisasi ke masyarakat nggak masalah,” tambahnya.

Sebelumnya, Camat Umbulharjo Rumpis Tri Mintarta mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pengelola hingga diberikan surat peringatan. Pengawasan secara struktural dilakukan bekerjasama dengan kampung panca tertib. “Kalau masih melanggar, nanti kami yang cabut perizinannya. Tapi kalau masalah yustisi, tetap ditangani Satpol PP,” tambahnya.

Menurutnya, bangunan itu bukan mengarah pada sebuah bangunan pondokan, sehingga tidak pas jika pengurusan izin sebagai bangunan pondokan. Sebab operasionalnya menggunakan tarif harian. “Kalau pondokan kan untuk sewa minimal 30 hari,”  ungkapnya. (wia/laz)