RADAR JOGJA – Upah tenaga didik non Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami kenaikan. Besarnya kenaikan tersebut diambil melalui Dana Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya Rp 100 ribu.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul Bahron Rasyid mengatakan, kenaikan honor seiring dengan tambahan pendapatan yang diambil melalui APBD kabupaten. Tahun ini, sebanyak 885 guru non-PNS mendapatkan kenaikan penghasilan. ”Kenaikan yang ada harap disyukuri,” harap Bahron kemarin (16/2).

Sebagai perbandingan, tahun lalu guru non-PNS mendapatkan penghasilan sebesar Rp 300 ribu  per bulan. Menurut dia langkah demikian menjadi bukti pemkab peduli terhadap kesejahteraan guru di luar PNS. Kenaikan insentif diterima oleh guru, baik berstatus guru tetap yayasan, pegawai tetap yayasan, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap “Pemkab komit meningkatkan kesejahteraan guru non-PNS,” ujarnya.

Menurutnya, setiap tahun pemkab berusaha meningkatkan insentif bagi guru. Tahun lalu, ada 776 guru mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari bupati mendapatkan peghasilan Rp 700 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan. “Kenaikan (upah) juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.

Kapan tambahan honor Rp 100 ribu bisa dicairkan? Bahron mengatakan, masih menunggu petunjuk teknis agar pelaksanaan di lapangan tidak menyalahi aturan. Jika melihat dari instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka sebesar 50 persen dana BOS bisa untuk menggaji guru honorer.

Terpisah, Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengakui, gaji guru berstatus non-PNS masih jauh dari sejahtera. Untuk itu, dewan berkomitmen membantu mewujudkan kesejahteraan. “Upaya menyejahterakan guru non-PNS akan terus dilakukan. Dalam penyusunan RAPBD 2021, kami berjanji mengupayakan kenaikan gaji,” kata Endah Subekti Kuntariningsih. (gun/bah)