RADAR JOGJA – Beberapa hari ini masyarakat Kota Jogja resah akibat kebijakan pemkot yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mencermati dan setelah mendengarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan rasa prihatin dan sedih yang mendalam akibat Pemkot menaikkan PBB yang memberatkan rakyat.

”Kenaikan PBB ini nyata-nyata membuat rakyat menderita. Masih ada kemiskinan dan pengangguran selain masalah kemacetan dan keamanan. Menyesalkan pemkot tidak mengajak bicara DPRD dan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja Dedi Jati Setiawan belum lama ini.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja Endro Sulaksono menambahkan, aspirasi masyarakat juga menghendak wali kota membebaskan PBB untuk rakyat miskin. “Hal ini penting untuk memastikan kenaikan kesejahteraan masyarakat selain penciptaan lapangan kerja,” ujar Endro Sulaksono

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Dedi Jati Setiawan juga menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan membuka Pos Aduan Rakyat di Kantor Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja. Selain itu juga menugaskan setiap anggota Fraksi untuk melakukan advokasi bagi rakyat.

”Kami akan buka posko aduan ini di Kantor Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya selama jam kerja,” kata Dedi.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Susanto Dwi Antoro mendukung kebijakan PDI Perjuangan yang membela masyarakat ini dan akan memanggil dinas terkait termasuk untuk  menanyakan soal warga jogja yg terkena kenaikan PBB.

”Prinsipnya kami akan bergerak dalam satu tarikan nafas dengan hatinya rakyat. Stop kenaikan pajak ini,” jelasnya. (kus/ila)

RADAR JOGJA – Beberapa hari ini masyarakat Kota Jogja resah akibat kebijakan pemkot yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mencermati dan setelah mendengarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan rasa prihatin dan sedih yang mendalam akibat Pemkot menaikkan PBB yang memberatkan rakyat.

”Kenaikan PBB ini nyata-nyata membuat rakyat menderita. Masih ada kemiskinan dan pengangguran selain masalah kemacetan dan keamanan. Menyesalkan pemkot tidak mengajak bicara DPRD dan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja Dedi Jati Setiawan belum lama ini.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja Endro Sulaksono menambahkan, aspirasi masyarakat juga menghendak wali kota membebaskan PBB untuk rakyat miskin. “Hal ini penting untuk memastikan kenaikan kesejahteraan masyarakat selain penciptaan lapangan kerja,” ujar Endro Sulaksono

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Dedi Jati Setiawan juga menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan membuka Pos Aduan Rakyat di Kantor Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja. Selain itu juga menugaskan setiap anggota Fraksi untuk melakukan advokasi bagi rakyat.

”Kami akan buka posko aduan ini di Kantor Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya selama jam kerja,” kata Dedi.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Susanto Dwi Antoro mendukung kebijakan PDI Perjuangan yang membela masyarakat ini dan akan memanggil dinas terkait termasuk untuk  menanyakan soal warga jogja yg terkena kenaikan PBB.

”Prinsipnya kami akan bergerak dalam satu tarikan nafas dengan hatinya rakyat. Stop kenaikan pajak ini,” jelasnya. (kus/ila)