RADAR JOGJA – Polda DIJ memberikan catatan 90 persen masyarakat menggunakan media sosial (medsos) untuk hal-hal negatif. Antara lain cuhat masalah pribadi, merendahkan pihak lain dan membagikan gambar-gambar yang tidak patut.

“Hal-hal itu selayaknya dihindari saat bermedia sosial,” ajak Kepala Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIJ AKBP Yulianto Budi Waskito.

Ajakan itu dikemukan Yulianto saat berbicara dalam acara sosialisasi bertajuk Yogya Bijak Bermedia Sosial  yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIJ di Balai Desa Gayamharjo, Prambanan, Sleman, belum lama ini.

Terkait maraknya hoaks atau berita bohong, sambung dia, masyarakat perlu mengetahui fakta sebelum membagikan informasi. Yakni dengan melakukan validasi informasi dari berbagai sumber. “Masyarakat cenderung senang kalau bisa nge-share (membagikan) informasi pertama kali. Padahal tidak tahu apa yang sedang di-share”, tuturnya.

Sosialisasi itu juga menghadirkan narasumber Anggota Komisi A DPRD DIJ Sutemas Waluyanto. Dikatakan, dewan terus mendorong optimalisasi anggaran kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) di DIJ. Termasuk yang diadakan Dinas Kominfo DIJ. Sosialisasi Bijak Bermedsos itu diadakan keliling kota dan kabupaten se-DIJ.

Roadshow seperti ini bermanfaat agar masyarakat bisa melek etika bermedsos. Masyarakat kadang melakukan hal-hal yang dianggapnya sepele tapi ternyata itu yang melanggar hukum,” jelasnya.

Dia mengapresiasi kegiatan yang digagas Dinas Kominfo DIJ ini. Tujuan acara ini demi meningkatkan pemahaman masyarakat terkaitperilaku bermedsos. Sutemas mengaku senang mengetahui peserta didominasi kalangan milenial. Ada dari perwakilan Karang Taruna dan desa serta sejumlah ketua organisasi siswa intra sekolah (OSIS) SMA dan SMK se-Kecamatan Prambanan.

Kepala Seksi Layanan Penyedia Informasi Publik Dinas Kominfo DIJ Junaidin berharap setelah mengikuti sosialisasi itu masyarakat di Desa Gayamharjo bisa memanfaatkan TI dengan baik dan benar. “Sesuai aturan yang berlaku,” pintanya.

Aturan yang dimaksud adalah UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kepentingannya agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik,” jelasnya.

Sosialisasi ini juga merespons maraknya peredaran berita hoaks di masyarakat. Mudahnya memanfaatkan TI ternyata tak dibarengi dengan kehati-hatian. Masyarakat harus berhati-hati  menyebarkan informasi. “Lebih baik menyebarkan berita positif yang bermanfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat lainnya,” tambah Junaidin.

Acara yang diinisiasi Dinas Kominfo DIJ menghadirkan sejumlah narasumber yang punya kompetensi di bidang TI. Narasumber lainnya berasal dari anggota Komisi A DPRD DIJ dan jajaran Polda DIJ. (*/tor/kus)