RADAR JOGJA – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pusat Unifah Rosyidi memastikan bahwa seluruh kegiatan pramuka di SMPN 1 Turi telah terkoordinasi. Acuannya adalah kegiatan yang berlangsung tahunan. Artinya seluruh kegiatan telah terencana dalam agenda rutin.

Unifah mengklaim perencanaan giat kepramukaan di sekolah tersebut telah terlaksana dengan baik. Di satu sisi dia juga menyayangkan adanya tragedi susur sungai. Terlebih kejadian ini menimbulkan korban luka bahkan meninggal dunia.

“Kami tidak menginginkan hal ini terjadi dan kami juga berharap tidak ada menyalahkan sepihak kepada guru (pembina pramuka). Ini semuanya (kepramukaan) terencana dengan baik. Bahkan giat ini sudah dari tahun 2017,” jelasnya ditemui di SMPN 1 Turi, Senin (24/2).

Walau begitu Unifah ingin tragedi ini menjadi refleksi bersama. Terutama untuk seluruh kegiatan ekstrakurikuler luar ruang. Seluruh guru, lanjutnya, wajib mempertimbangkan keselamatan dan keamanan bersama.
Terkait status tersangka, PGRI akan menyiapkan bantuan hukum. Langkah ini berlaku bagi seluruh terperiksa berstatus guru. Khususnya para pembina pramuka yang masih menjabat guru. Tindakan ini merupakan wujud dukungan dari seluruh elemen PGRI.

“Jika diperlukan ada bantuan hukum dari PGRI dari Kabupaten Sleman, provinsi dan kami (PGRI Pusat). Langkah ini tengah disiapkan oleh LKBH LB (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengurus Besar) PGRI Pusat,” katanya.

Ketua LKBH LB PGRI Pusat Akhmad Wahyudi mengamini adanya pendampingan hukum. Hanya saja timnya juga tengah mendalami awal mula tragedi susur sungai. Mulai dari prosedural kegiatan hingga acuan kegiatan rutin sekolah.

Hasil sementara, kegiatan kepramukaan di SMPN 1 Turi sudah sesuai prosedur. Tapi secara gamblang Wahyudi mengakui ada kejadian di luar perkiraan. Terjadinya kecelakaan susur sungai menurutnya sudah diluar jangkauan dan kemampuan pembina pramuka maupun sekolah.

“Kegiatannya itu secara prosedur sudah tepat dan benar. Hanya memang dari sisi lain tidak terjangkau akan ada kejadian. Jadi diluar jangkauan dan kemampuan dari pembina maupun sekolah. Tapi kami juga tak mau melangkahi langkah penyidik polisi dulu,” ujarnya.

Dia meyakini tak ada unsur kesengajaan atau keteledoran dalam kasus ini. Baik oleh pembina pramuka maupun dari pihak sekolah. Acuan yang digunakan adalah program tahunan. Wahyudi menganggap giat susur sungai sudah terencana secara matang.

Wahyudi turut meluruskan ketidaktahuan Kepala SMPN 1 Turi Tutik Nurdiana. Menurutnya ketidaktahuan sang kepala sekolah akan giat susur sungai tidaklah salah. Alasannya Tutik merupakan pejabat baru di sekolah tersebut.

“Sehingga beliau belum memahami betul kegiatan – kegiatan sebelumnya secara detil. Sehingga ketika ditanya memang menyampaikan ketidaktahuan. Ini karena kegiatan sudah dianggarkan, dijalankan atau ditetapkan sebelum menjabat kepala sekolah di sini,” belanya.

Terlepas dari polemik ini, PGRI sepakat adanya evaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Pertimbangan utama adalah keselamatan para siswa dan guru. Evaluasi tersebut berlangsung secara menyuluruh. Sehingga kebijakan dapat berlaku dalam taraf nasional.

“Perlu ada evaluasi secara menyeluruh tidak hanya di Sleman tapi seluruh Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor di luar sekolah perlu ada ada persyaratan-persyaratan yang mempertimbangkan. Misalnya konsultasi demi keselamatan keamanan dan kenyamanan siswa dan guru,” katanya. (dwi/tif)