RADAR JOGJA – Kabupaten Bantul kembali meraih penghargaan nilai A atas prestasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo kepada Bupati Bantul Suharsono di Hotel Tentrem, Senin (24/2) lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil semangat kinerja seluruh jajaran Pemkab Bantul sehingga dapat mempertahankan capaian prestasi. Mengingat, dua kali berturut-turut, sejak 2018 Bantul mendapat nilai A total nilai 81,91 dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.  “Semoga ini menjadi semangat jajaran OPD dan Pemerintahan untuk terus meningkatkan kinerja daerah di masa yang akan datang,” ungkap Helmi di kantornya, Senin (25/2).

Penilaian tersebut  ditetapkan dalam lima tolak ukur. Yakni, dari sisi perencanaan kinerja, memperoleh nilai 26,8 dari bobot 30. Kedua, penguluran kinerja mendapatkan 20,93 dari bobot sebesar 25. Lalu pelaoran kinerja, mendapatkan 12,26 dari bobot 15. Evaluasi internal memperoleh nilai 8,6 dari bobot sebesar 10. Terakhir, pencapaian kinerja mendapatkan nilai 14,59 dari bobot 20.

Bersamaan dengan pemberian penghargaan tersebut, Penghargaan dengan nilai AA juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi DIJ. Bantul merupakan salah satu penerima penghargaan dari tiga Kabupaten dan satu kota di wilayah DIJ. Yakni, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Jogjakarta.

Menurut Helmi, penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemkab selama ini telah bekerja dengan baik. Efektif, efisien dan akuntabel didalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan Pemkab bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Karena salah satu ukuran dari penilaian SAKIP ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKAP). Jadi anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah Bantul ini telah dinikmati masyarakat dan menunjukkan bisa melaksanaakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.

Kepala Inspektorat Bantul Hermawan Setiaji mengatakan, SAKIP dinilai secara berjenjang. Tahapan penilaian dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) secara mandiri maupun Inspektorat. setelah nilai itu ada kemudian dilaporkan ke KemenPAN RB paling lambat 28 Maret setelah itu baru dievaluasi oleh provinsi dan di ajukan kembali ke KemenPAN RB.

“Terkait nilai yang menonjol, di semua jajaran OPD hampir semua memberikan konstribusi. Akan tetapi dari aspek yang paling penonjol yakni perencanaan kinerja karena hampir semua OPD ada,” tutur Hermawan, kemarin.

Bupati Bantul Suharsono mengatakan, pencapaian prestasi ini merupakan hasil kerjakeras dan komitmen semua pihak untuk mewujudkan Bumi Projoamansari ini lebih baik. Dia berharap, penghargaan ini menjadi angin segar sekaligus acuan bagi jajaran OPD Bantul. Menjadi motivasi agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan ini sebagai wujud apresiasi keberhasilan pemkab dalam menerapkan SAKIP. Masyarakat Bantul patut bangga,” tuturnya. (mel/bah)