RADAR JOGJA – Petugas sensus penduduk harus bekerja lebih keras. Itu karena jumlah warga yang melakukan sensus penduduk secara online masih minim.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus penduduk (SP) kali ini mulai menerapkan SP online. Yang membutuhkan sikap proaktif masyarakat untuk terlibat dalam sensus. Melalui SP online, penduduk bisa melaksanakan sensus secara mandiri dengan mengakses laman sensus.bps.go.id. Tahapan ini digelar sejak 15 Februari hingga 31 Maret mendatang. Namun jumlah partisipan SP online masih minim. Hingga Rabu (26/2), terdapat kurang dari lima persen responden SP di DIJ.

Rendahnya responden disebabkan karena SP online masih menjadi hal baru bagi masyarakat. Minimnya jumlah responden juga terjadi di daerah lain. “Partisipasi SP online rendah karena ini masih jadi hal baru. Tingkat responden masih di bawah lima persen. Daerah lain pun belum besar,” ungkap Kepala BPS DIJ Heru Margono di Gedung Pracimantoro, Bangsal Kepatihan.

Untuk mencapai target sebanyak 20 persen responden, BPS DIJ akan meningkatkan sosialisasi kepada seluruh penduduk yang bisa dijangkau. Pada Minggu ini akan dilakukan rapat koordinasi kecamatan guna melakukan sosialisasi SP online. “Target sekitar 20 persen tapi saya masih belum yakin,” jelasnya.

Keberhasilan SP online dipengaruhi oleh beragam faktor. Satu faktor utamanya adalah literasi terhadap data dan statistik. Menurutnya literasi data pada masyarakat di DIJ masih rendah. “Itu hanya salah satu faktor, faktor lain misalnya infrastruktur internet,” katanya.

Kendati demikian, Heru tak terlalu khawatir akan minimnya tingkat responden. Sebab BPS DIJ masih berkesempatan melakukan SP wawancara kepada penduduk yang belum terjangkau. SP wawancara dilakukan pada 1 hingga 31 juli.

Untuk menjaga keamanan data kependudukan di dunia maya, BPS telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Guna berkonsultasi apakah laman yang dibuat telah memenuhi syarat kemanan. Ini dilakukan mengingat data kependudukan telah menjadi hal yang sensitif. Bahkan ada pepatah beredar, data lebih berharga daripada minyak. Sehingga masalah kemanan data dan privasi menjadi perhatian utama dalam SP online.

“Tidak sembarangan orang bisa masuk (SP online). Hanya orang yang tahu kombinasi NIK dan KK,” tuturnya.

Sedang Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, sikap proaktif dan dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan SP. Sebab SP dapat menjadi dasar dalam membuat kebijakan dan infrastruktur di DIJ. Juga untuk mengetahui karakteristik masyarakat. “Kunci SP adalah partisipasi dari tiap warga. Jadi selayaknya harus mendapat dukungan,” tegasnya. (tor/pra)