RADAR JOGJA – Plt Sekda Kabupaten Sleman Harda Kiswaya sedikit mengeluh atas kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan aturan penghapusan pajak hotel dan restoran. Dia mengkhawatirkan kebijakan ini berimbas pada sumber pendapatan daerah.

Di satu sisi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman meminta pemerintah pusat tepati janji untuk jaminan penggantian beban tarif pajak. Khususnya atas pajak hotel dan restoran yang tak mengalami pungutan.

“Itu berlakunya enam bulan. Tapi semoga diganti sesuai kisaran selama enam bulan itu. Pemerintah pusat harus tepat janji menghibahkan ke daerah sesuai potensi masing-masing,” harapnya, Rabu (4/3).

Harda juga tak bisa menolak kebijakan ini. Terlebih penerapan penghapusan pajak hotel dan restoran berlaku nasional. Sehingga masing-masing pemerintah daerah wajib menjalankan. Kebijakan ini sendiri merupakan strategi atas munculnya wabah Covid-19.

Kebijakan ini berlaku di 33 kabupaten kota di Indonesia. Khususnya yang masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas. Kebijakan berlaku selama enam bulan per Maret 2020. Sebagai kompensasi, ada dana hibah sebesar Rp 3,3 triliun.

“Pemungut wajib pajak tidak boleh memungut. Tapi wajib pajak tetap wajib melaporkan kegiatannya. Mudah-mudahan Pemda tidak terganggu dengan adanya kebijakan ini,” katanya.

Adanya kebijakan, secara tidak langsung berpengaruh. Tak hanya terhadap pendapatan daerah, namun juga sikap disiplin membayar pajak. Diakui oleh Harda bahwa tak mudah mendekati wajib pajak. Terutama untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

“Tentu ada kendala untuk mewujudkan realisasi yang pasti berkurang dari enam bulanke depan. Efeknya ada, baik psikologis, utamanya kepada wajib pajak. Selama ini sudah kami bina, semoga adanya kebijakan ini tak membuat mereka lalai untuk tertib bayar pajak setelah kebijakan berakhir,” curhatnya. (dwi/tif)