RADAR JOGJA – Industri perhotelan di Jogjakarta kian terpuruk akibat wabah Covid-19. Sumber pemasukan hotel terganggu akibat minimnya tingkat hunian. Imbasnya, sebagian karyawan hotel terpaksa dirumahkan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Internasional (PHRI) DIJ Deddy Pranowo Eryono menjelaskan, karena hotel tak memiliki pemasukan, sebagian karyawan dikurangi jam kerjanya. “Untuk menghidupi karyawan, sekarang ada yang dirumahkan. Juga mengatur jam kerja. Ini keputusan yang pahit dengan kondisi saat ini,”  katanya Minggu (22/3).

Menurutnya, karyawan bisa memaklumi keputusan yang diambil para pemilik hotel. Akibat pagebluk virus korona 19 yang menggempur lebih dari 110 negara, selain berdampak pada kesehatan, juga mempengaruhi sektor pariwisata dan mobilitas warga.

“Mereka menyadari kondisi saat ini. Kami memberikan pengertian karyawan kondisi ini yang menghendaki bukan manajer atau owner, tapi ini situasi yang mendunia,” ujar Deddy.

Adapun sebagian besar yang dirumahkan adalah karyawan hotel berbintang. Otomatis karyawan juga mengalami pemotongan gaji. Menurutnya, langkah itu lebih baik dibandingkan pemutusan hubungan kerja. “Yang jelas karyawan masuk tidak full satu bulan, tetapi masuk 50 persen bergantian dengan yang lain,” katanya.

Strategi ini diterapkan lantaran hotel sama sekali tidak memiliki pemasukan. Berdasarkan pemantauan PHRI, okupansi hotel non bintang saat ini berkisar 0-20 persen. Adapun untuk hotel berbintang sekitar 10-30 persen. “Restoran pun turunnya sama,” tandasnya.

Menyikapi keadaan ini, Deddy berharap adanya insentif dari pemerintah. Misalnya melalui skema diskon tarif litsrik, air, maupun pajak bumi dan bangunan (PBB). Dia memprediksi keadaan bisa pulih setelah wabah Covid-19 berakhir.

Sedangkan strategi sementara yang diterapkan PHRI adalah melakukan banting harga guna menarik minat tamu untuk menginap. Namun langkah tersebut dianggapnya tak efektif. “Harga turun drastis saja tidak laku. Tidak usah bayar saja tidak ada tamunya,” katanya.

Menyikapi krisis yang terjadi, Komisi B DPRD DIJ mendorong pemerintah pusat untuk memberikan kelonggaran pembayaran pinjaman kredit bagi pelaku usaha saat pandemi korona. Sebab Covid-19 berdampak pada menurunnya tingkat hunian hotel dan kunjungan restoran di Jogja.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DIJ Dwi Wahyu menjelaskan, ada empat jenis keringanan yang diminta. Antara lain relaksasi pajak penghasilan untuk memberi ruang likuiditas bagi usaha pariwisata, khususnya hotel dan restoran. Selain itu juga penangguhan atau cuti dalam melakukan pembayaran kewajiban perbankan, serta pembebasan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu likuiditas pekerja dan perusahaan.

Tidak hanya kepada para pengusaha hotel dan restoran, Dwi menganggap dampak pandemi korona juga berpengaruh pada aktivitas para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). “Kami  terus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan dan pengendalian penyebaran virus ini. Di sisi lain, kami  juga mendorong kepada pemerintah untuk memberikan keringanan kepada para pelaku usaha,”  terangnya. (tor/laz)