RADAR JOGJA – Komisi A DPRD DIJ menyambut baik terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang dapat dijadikan payung hukum penggunaan dana tidak terduga dalam APBD DIJ tahun anggaran 2020 senilai Rp 14,8 miliar untuk percepatan penangganan Corona Covid-19 di DIJ.

Upaya keselamatan dan menyelamatkan manusia menjadi prioritas alasan penggunaan dana tidak terduga yang ada dalam APBD DIJ tahun 2020.

Ketua Komisi A DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto mengatakan, berdasarkan Permendagri 20/2020 yang menjadi dasar hukum, Pemda DIJ dapat menggunakan dana tidak terduga yang ada di APBD sebesar Rp 14,8 M.

”Tentu besaran yang digunakan kita akan mendengarkan terlebih dahulu rencana pemda. Kan belum tentu kebutuhannya sebesar itu. Bisa kurang bisa lebih, kami tunggu perencanaan dari pemda. Prinsipnya harus ada dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung operasi penanganan dan pencegahan Covid19,” katanya di ruang kerjanya belum lama ini. Turut hadir Wakil Ketua Komisi A Suwardi, Retno Sudianti, Steven C Handoko, Heri Dwi Haryono, Siti Nurjanah dan Anggota Komisi A lainnya M. Hifni.

Permendagri 20/2020 dikeluarkan oleh pusat dengan tujuan agar ada pedoman bagi Pemprov DIJ dalam melakukan Percepatan Penangganan Corona Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah.

Eko menyatakan diperbolehkannya penggunaan anggaran ini sebagai upaya mempercepat penanangganan dan pencegahan Corona Covid-19. Komisi A berharap, Pemda segera menyusun rencana program dan kegiatan dengan dukungan anggaran disusun oleh Tim Percepatan Penanangganan Corona Covid-19 yang saat ini dalam tahap finalisasi.

Diharapkan, penggunaan anggaran dana darurat ini diprioritaskan untuk upaya melindungan masyarakat dari ancaman virus corona dan mendukung operasi penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. Eko mengatakan, sisi kemanusiaan yang menjadi prioritas. APBD ini juga menurut Eko juga bisa digunakan untuk menanggung sebagian biaya penanganan ODP.

”Prinsipnya negara hadir. Selain pemda, pembiayaan penangganan dan penyembuhan pasien juga turut ditanggung oleh pusat serta pemerintah kabupaten/kota. Kedepan CSR semoga dapat dikonsolidasikan Pemda untuk mendukung program ini,” lanjutnya.

Disinggung apakah dana ini bisa dipergunakan sebagai stimulus di bidang perekonomian, mengingat kalangan pengusaha DIJ mengaku turun omzet sejak pengumuman satu penderita kemarin. Eko menyatakan hal itu tidak diperkenankan. Masalah perekonomian menurutnya sudah menjadi tupoksi dinas maupun instansi lain yang berwenang untuk tetap mengairahkan perekonomian di tengah permasalahan ini. (kus/ila)